Wednesday, April 11, 2007

Perpsektif Tentang Akuntansi Terhadap Manajemen Uang

Profil:
Suzanne P. McGrath (Akuntan Publik Bersertifikat ), memiliki Vision Capital Management, perusahaan manajemen uang di Portland, Oregon, yang dia dirikan pada tahun 1999. Sebelum itu, dia adalah direktur pelaksana dan pialang saham pada Piper Jaffray, sebuah perusahaan investasi regional. Dia mendapatkan gelar sarjana matematika dari Oregon State University.

Wawancara:
Pertanyaan pertama:
Keahlian apa yang dapat dipindahkan dari akuntansi ke manajemen keuangan?

Suzanne:
Nomor satu, keahlian organisasi yang saya pelajari sebagai CPA (Akuntan Publik) membuat saya menonjol dalam industri pialang, karena sebagian besar pialang hampir tidak memiliki catatan apapun. Mereka biasanya memiliki dua buku di mejanya (umumnya dengan ayat jurnal manual yang sudah ketinggalan zaman). Salah satu buku mengandung nama-nama klien dan apa saja yang telah dibeli untuk mereka, kapan, dan berapa banyak. Misalnya, “Untuk Tn. Jones saya telah membeli 100 lembar saham IBM dengan harga 82 pada tanggal mm/dd/yyyy”. Buku yang kedua mengandung semua nama semua nama pemengang saham IBM, barangkali 20 atau 30 orang. Laporan perusahaan pialang pada saat itu bahkan tidak memiliki harga sekuritas. Orang-orang ingin mengetahui bagaimana kinerja uang mereka, tetapi industri pialang saat itu tidak mampu menyediakan informasi semacam itu dengan baik. Saya merasa bahwa keahlian akuntansi dan organisasi saya akan menjadi keunggulan besar dalam menarik klien.
Yang kedua, kemampuan saya untuk menganalisis laporan keuangan sangatlah bermanfaat. Saya bisa melihat sekilas pada laporan keuangan dan langsung memahami tren penjualan serta laba yang tidak bisa dipahami oleh penjual secara umum. Pialang terlatih dalam hal penjualan, bukan akuntansi, dan mereka bergantung pada analisis perusahaan untuk membuat rekomendasi menyangkut saham-saham individual.
Ketiga, saya memiliki basis-klien built in. Sebagian besar klien akuntansi saya juga menjadi klien investasi saya. Daripada menjadi pialang saham umum yang berfokus pada transaksi, saya membangun praktek akuntan publik saya. Perbedaan utamanya, tentu saja, adalah sebagai seorang CPA (Akuntan Publik), saya merupakan seorang pahlawan yang menghemat uang klien. Sebuah kesalahan biasanya dapat diperbaiki dengan biaya murah, apakah itu laporan keuangan atau SPT pajak. Dalam bisnis investasi, Anda bisa menjadi pahlawan atau pecundang tergantung pada bagaimana harga saham bergerak. Jadi, Anda harus melatih klien Anda untuk membangun horizon investasi jangka panjang. Ketika baru memulai, saya membuat sejumlah kesalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan saya mengenali risiko dari sekuritas individual. Saya tidak butuh waktu yang lama untuk menyadari bahwa penciptaan portofolio terdiversifikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan.

Pertanyaan kedua:
Apakah gaya investasi Anda berbeda karena latar belakang akuntansi anda?

Suzanne:
Jelas, hal itu mempengaruhi cara saya memandang invetasi, karena saya tidak akan berinvestasi tanpa mempelajari laporan keuangan sebuah perusahaan. Dalam pasar spekulatif di mana investor mengabaikan tinta merah, saya bisa mengalami kerugian sehingga saya tidak akan berinvestasi dalam sebuah perusahaan Internet yang tidak memiliki laba. Gaya saya adalah mencari penjualan dan pertumbuhan laba.
Hal pertama yang saya lakukan ketika memilih sebuah saham adalah mempelajari database dan membandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan dengan pasar secara keseluruhan. Tidak seperti banyak analisis yang hanya mempelajari laporan laba-rugi dan neraca, saya memberikan perhatian yang sama dalam laporan arus kas, yang bisa menunjukan sinyal awal bahwa perusahaan akan mengalami masalah. Laporan arus kas juga bisa memberi sinyal bahwa kinerja sebenarnya dari perusahaan lebih baik dari kinerja yang diindikasikan oleh laba per saham. Tetapi saya juga mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan akuntansi, seperti produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.


Sumber: Intermediate Accounting, Edition 10th, Chapter 1, Copyright 2001.
Penerbit di Indonesia: Erlangga, Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas Jakarta 13740.
Penulis:
1. Donald E. Kieso Ph.D., C.P.A.
KPMG Peat Marwick Emeritus Professor of Accounting,
Northern Illinois University
DeKalb, Illinois

2. Jerry J. Weygandt Ph.D., C.P.A.
Arthur Andersen Alumni Professor o fAccounting
University of Winconsin
Madison, Wisconsin

3. Terry D. Warfield Ph.D
PricewaterhouseCoopers Research Scholar
University of Winconsin
Madison, Wisconsin

Dirangkum oleh:
Seprian Hidayat Amin
Politeknik Pajajaran, Akuntansi dan Manajemen Perpajakan IV
Personal Blogs: http://seprianhidayatamin.blogspot.com
E-mail: theaterously_of_the_dreamer@yahoo.co.id

Daftar Skripsi Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan Atas Kewajaran Nilai Pembelian Dengan Menggunakan Metode Sampling Stasistik Pada PT. X


Pemeriksaan Pengelolaan Atas Kegiatan Pembelian Pada PT. X Untuk Menunjang Kelancaran Operasi Perusahaan


Pemeriksaan Operasional Atas Prosedur Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pada Bank Umum Jakarta


Audit Operasional Atas Aktivitas Pengadaan Barang Di PT. Pupuk Kujang (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas


Pengaruh Pemeriksaan EDP Terhadap Pemeriksaan Akuntasi Pada Perusahaan Y


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Pada PT. X


Laporan Akuntan Standard Dan Penyimpangannya


Penilaian Efisiensi Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Pemeriksaan Operasional (Studi Kasus Pada PT. X)


Suatu Pemeriksaan Akuntansi Atas Piutang Dagang Dan Penjualan Pada PT. X


Pemeriksaan Operasional Atas Urusan Kredit Dalam Rangka Peningkatan Efesiensi Dan Efektifitas


Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Jasa Kontraktor PT. X


Pemeriksaan Manajemen Dalam Rangka Peningkatan Kreditibilitas Piutang Dagang Perusahaan Alat Kedokteran PT. X


Evaluasi Internal Auditor Atas Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Departemen Penjualan Studi Kasus Pada PT. Dian Graha Elektrika Di Jakarta


Perencanaan Jumlah Bakti Audit Melalui Modal Resiko Pendekatan Audit Yang Efektif


Analisis Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efisien Penjualan Pada PT. TaeYing Indonesia


Pemeriksaan Operasional Di Bidang Penjualan Pada PT. X


Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu Dasar Dalam Menentukan Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta


Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Kontraktor PT. Surya Marga Lajur


Pemeriksaan Manajemen Atas Pemasaran Guna Meningkatkan Volume Pendapatan Perusahaan Dari Divisi A Di PT. X


Peranan Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Pasar Modal Di BEJ


Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Persediaan Pada PT. Surya Luxindo Utama Di Jakarta


Pemeriksaan Operasional Atas Aktivitas Penjualan Jasa Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pada PT. Lintas Sarana


Pemeriksaan Akuntan Atas Aktiva Tetap PT. Budi Dharma


Pemeriksaan Operasional Atas PelayananKesehatan Dalam Meningkatkan Efisiensi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia


Pemeriksaan Persediaan Bahan Baku Pada PT. National Gobel


Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu Dasar Dalam Menentukan Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta


Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Kontrakator PT. ABC


Analisa Atas Pemeriksaan Audit Operasional Di Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Jakarta


Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Mutu Produksi Pada PT. Glorindo Eka Pratama


Evaluasi Terhadap Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk


Pemeriksaan Umum Atas Siklus Penjualan Dan Piutang Usaha Pada Bp. Padang Golf Halim


Pemeriksaan Operasional Terhadap Penjualan Pada PT. X


Peranan Independensi Dalam Praktek Akuntan Publik


Audit Performance Atas LP3GS Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Penggunaan Dana (Kajian Pada PT. X)


Evaluasi Perencanaan Audit Di Kantor Akuntan Publik X


Evaluasi Terhadap Peranan SPI Pada PT. Inti


Pemeriksaan Operasional Atas Pengendalian Intern Pada Proses Produksi PT. Sholpa Manufacture


Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efesiensi Kegiatan Produksi Di PT. X


Tinjauan Atas Struktur Pengendalian Internal Dalam Kegiatan Perkreditan Studi Kasus Pada Bank X


Piutang Tak Tertagih: Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengaruhnya Atas Penghasilan PT. X


Audit Atas Siklus Perolehan Dan Pembayaran Untuk Menentukan Kewajaran Saldo-Saldo Laporan Keuangan


Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efektivitas Fungsi Penjualan Pada PT. X


Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. ABC


Pengujian Pengendalian Untuk Menentukan Efetivitas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta


Pemahaman Etika Pada Profesi Akuntan Publik Di Jakarta


Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. Sumber Daya


Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Tour And Travel PT. Altorina Wiajaya


Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Iour & Travel PT. Altorina Wijaya


Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Piutang Usaha


Evaluasi Pengendalian Aplikasi Pada System Pengelolahan Data Elektronik PT. X


Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. Kabelindo Murni


Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Produksi Studi Kasus Pada PT. KMK Global Sports)


Analisa Penerapan System Manajemen Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Y Yang Bersertifikat ISO 9001


Pemeriksaan Operasional Terhadap Proses Produksi Pada Unit Usaha Sampit PT. Inhutani III


Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan, Piutang Usaha Dan Penerimaan Kas Untuk Menilai Kewajaran Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT. Unggul Utama


Penilaian Keandalan Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Sebagai Alat Bantu Bagi Auditor Dalam Menentukan Luasnya Prosedur Pemeriksaan Atas Kewajaran Penyajian Piutang Dalam Neraca Studi Kasus Pada PT. Bank X Cabang Bogor)


Analisis Pengujian Substansi Atas Saldo Piutang PT. X Dengan Pendekatan Audit Statistic Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Saldo Piutang PT. X


Hasil Audit Intern Dalam Prosedur Kredit Dapat Membantu Manajemen Mengurangi Resiko Kredit


Penentuan Jumlah Bukti Audit Melalui Model Resiko Audit


Peer Review Atas Kantor Akuntan Public Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan


Peranan Akuntasi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. X


Audit Manajemen Atas Kegiatan Penjualan Pada PT. Tre Divisi Chemical


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket, Tbk


Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor


Analisis Peranan Electronic Data Interchange Dalam Pengendalian Persediaan Pada PT. Hero Supermarket Tbk


Pemeriksaan Akuntan Atas Pendapatan Dan Piutang Usaha Pada PT. Pulomas Jaya Unit Property Pulo Mas Satu


Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. KM Pada Tahun 1996


Penentuan Resiko Audit K.A.P. X Terhadap Klien A Untuk Perencanaan Bukti


Evaluasi Bukti Audit Dan Dokumentasi Pendukung Lainnya Dalam Pemberian Pendapat Auditor Studi Kasus Pada K.A.P. X


Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di K.A.P. XX


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket


Studi Komperatif Persepsi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik Antara Kantor Akuntan Publik Afiliasi Dengan Kantor Akuntan Publik Lokal Di Jakarta


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. X


Audit Operasional Terhadap Kegiatan Penjualan Pada PT. Hero Supermarket,Tbk


Pemeriksaan Operasional Atas Siklus Penggajian Yang Dilakukan Oleh Internal Audit Dapat Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Chitatex Peni


Analisa Kecukupan Pengungkapan Yang Memadai Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. MPP Tbk Pada Tahun 2000


Analisis Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Atas Laporan Keuangan PT. SSL


Perbedaan Persepsi Antara Auditor Dengan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Auditor Yang Menimbulkan Expectation GAP


Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan


Fungsi Dan Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Indosat (Persero) Tbk Jakarta


Peranan Bank Indonesia Atas Penerapan Etika Proporsi Internal Auditor Dalam Sektor Perbankan


Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Keekonomisan Efesiensi Dan Efektivitas Fungsi Penjualan Pada PT. Sakura Aneka Food Dan Co


Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wira Usaha Gemilang Indoensia


Perlakuan Selisih Kurs Atas Hutang Valuta Asing PT. X Dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan


Pemeriksaan Akuntansi Unit Usaha Dot Com. Studi Kasus Pada radioclick.com


Evaluasi Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Pemasaran Pada PT. Aka Sarana Pertiwi


Pengujian Efektivitas Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Di PT. X


Tinjauan Atas Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Di PDAM Tirta Kerta Raharja, Kabupaten Tanggerang Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja


Evaluasi Ketersediaan Sistem Pengendalian Aplikasi Bank X Terhadap Integritas Data Guna Pencegahan Dan Penanggulangan Resiko Yang Mungkin Timbul Akibat Komputerisasi Di Bidang Perbankan


Pemeriksaan operasional atas penjualan dan piutang pada PT.United Air Product Indonesia


Evaluasi Atas Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik X


Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Operasional Oleh Internal Auditor Pada Departemen Penjualan Studi Kasus Pada PT. Elnusa Petropin Jakarta)


Pemeriksaan Operasional Atas System Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk Menilai Efektivitasnya Pada PT. X


Penerapan Stastical Sampling Dalam Pemeriksaan Transaksi Penjualan Suku Cadang PT. Astra Internasional Daihatsu


Analisa Hubungan Iklan Dengan Kelangsungan Hidup Kantor Akuntan Publik Sebelum Dan Sesudah Iklan Diizinkan


Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. Hanadi, Sandoko Dan Sandjaja) (2001)


Persepsi Auditor Terhadap PSAK. No. 55. Akuntansi Instrument Derivative Dan Akitivitas Lindung Nilai (Survey Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta


Evaluasi Tanggung Jawab Auditor Atas Pernyataan Pendapat Sehubungan Dengan Going Concern Perusahaan Akibat Krisis Moneter


Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. X


Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Pada PT. Cerenti Subur


Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia


Pemeriksaan Intern Atas Piutang Penjualan Air Line Guna Mengukur Tingkat Efektivitas Penagihan Piutang PT. X


Evaluasi mengenai pengungkapan informasi yang memadai dalam Laporan keuangan PT. Wahana Optimal Permai


Evaluasi Tanggung jawab Auditor atas pernyataan pendapat sehubungan dengan going concern perusahaan akibat krisis moneter


Evaluasi mengenai pengungkapan informasi yang memadai dalam Laporan keuangan PT.X


Pengaruh sikap mental Auditor internal atas kualitas hasil kerjanya


Evaluasi Operasional Efektivitas Dan Efesiensi Pemasaran PT. X Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Program Optimalisasi


Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Yang Mengalami Kerugian Akibat Selisih Kurs


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Kantor Pusat PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero)


Evaluasi Kecukupan Pengungkapan Hubungan Istimewa Pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Lippo Karawaci


Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Yang Diperoleh Melalui Pengimpor Pada PT. X Dan Dampak Penyajiannya Di Dalam Laporan Keuangan


Tinjauan Dalam Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Yang Informatif


Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Audit Report


Tinjauan Atas Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Untuk Mempertahankan Sertifikasi ISO 14001 Pada PT. Gaya Motor


Pemeriksaan Akuntasi Atas Siklus Penjualan Piutang Usaha Pada PT. Tirta Investama


Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern Atas Sistem Biro Pada Bank Bisnis International Cabang Surabaya


Evaluasi Peranan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Cabang Terhadap Ketentuan-Ketentuan Intern Perusahaan Di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk


Evaluasi Pemahaman Auditor Terhadap Etika


Audit Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis Efektifitas Dan SWOT Pada Perusahaan Farmasi PT. X


Peranan SPI Dalam Peningkatan Manajemen SDM Pada PT. X (Persero) Pelabuhan Indoensia II


Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Hotel Cartika Chandra


Pengaruh Sikap Mental Auditor Internal Atas Kualitas Hasil Kerjanya


Tinjuan Atas Audit System Manajemen Mutu ISO 9000 Oleh Sucofindo International Certification Services (SICS)


Pengaruh Independensi Dalam Profesi Akuntan Publik


Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor


Pemeriksaan Internal Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Melalui Opersional Audit Untuk Meningkatkan Pengendalian InternPada PT. Pangan Roda Buana


Pelaksanaan Audit Operasional Atas Mutu Produk Pada PT. Angkasa Citra Sarana


Evaluasi pelaksanaan perencanaan Audit di KAP X


Evaluasi struktur pengendalian intern atas siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT.Wapin Pertiwi


Evaluasi terhadap pengungkapan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa serta dampaknya terhadap Laporan keuangan konsolidasi (Studi kasus pada PT.Telkom )


Pemeriksaan operasional pembelian suku cadang pesawat pada PT.Garuda Indonesia


Manajemen Audit Atas Pelaksanaan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. GE Lighting Indonesia


Studi Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor


Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di KAP ABC


Tinjauan Atas Penjualan Di PT. Batan Teknologi (Persero) Pasca Kasus World Trade Centre 11 September 2001


Penerapan Statistical Sampling Untuk Memperoleh Kecukupan Bukti Dalam Transaksi Penjualan Semen Domestik Pada PT. Semen Cibinong Tbk


Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik


Peranan Internal Auditor Dalam Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Duraquiet Cemerlang


Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Pada PT. Fast Food Indonesia


Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional Divisi Penjualan Dan Pemasaran Pada PT. Wisma Nissan Tara International


Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran Pada PT. X


Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indenpendensi Sikap Mental Akuntan Publik


Studi Tentang Pemahaman Akuntan Terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia


Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor Pada Beberapa Perusahaan Di BEJ


Evaluasi sistem pengendalian intern persediaan barang jadi pada PT.Pantja Tunggal Knitting Mil Semarang


Pemeriksaan operasional atas fungsi penjualan dan piutang pada PT.X


Audit operasional atas kegiatan pelatihan karyawan pada PT.Pfizer Indonesia


Audit manajemen atas sumber daya manusia pada PT TAJRI RIZKI untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dalam perekrutan dan pelatihan karyawan


Audit atas penjualan dan piutang usaha Hotel Cempaka Jakarta tahun 2003


Pemeriksaan operasional terhadap prosedur pengendalian piutang PT Muncul Mekar


Peranan pemeriksaan pajak internal sebagai upaya peningkatan efesiensi perusahaan (studi kasus pada PT XYZ di Jakarta)


Penerapan audit lingkungan untuk menilai efektivitas sistem manajemen lingkungan pada perusahaan industri baja Krakatau Steel


Audit operasional atas bagian penjualan pada PT.X


Peranan Pengendalian Intern atas Penjualan Piutang Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Kegiatan Operasi Perusahaan Pada PT. Posmi Steel Indonesia


Laporan Pemagangan Pada PT. Sucofindo (Persero)


Fungsi Internal Audit Dalam Pemberian Kredit Pada Bank X


Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Audit di Kantor Akuntan Publik X Dan Kantor Akuntan Publik Y


Evaluasi Pengendalian Intern Atas bagian Persediaan Barang Jadi Pada Pt Satya Raya Keramindo Indah


Evaluasi Pengendalian Intern Atas bagian Persediaan Barang Jadi Pada Pt Satya Raya Keramindo Indah


Pemeriksaan operasional terhadap prosedur pengendalian piutang PT Muncul Mekar


Persepsi Auditor terhadap kode etik Akuntan


Persepsi Akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis


Pemeriksaan Operasional atas pembelian suku cadang mobil untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pada PT Tunas Ridean Tbk


Peran Internal Audit terhadappengendalian intern atas penjualan produk kartu halo di PT Telkomsel


Courtesy:
http://www.skripsiku.com


Sumerize-man: seprian hidayat amin

Etika Profesional Auditor

Pengertian Etika
Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral.

Kebutuhan Akan Etika
Kebutuhan akan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga lazim memasuk-kan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Bagaimanapun, banyak nilai etika yang telah ditampilkan tidak dapat dijadi-kan undang-undang atau peraturan yang berlaku akibat dari sifat nilai-nilai etika itu sangat tergantung pada pertimbangan seseorang. Tetapi bagaimanapun tidak tersirat bahwa prinsip-prinsip tersebut kurang penting bagi masyarakat yang teratur.

Contoh:
1. Peraturan perundangan-undangan,
2. Doktrin gereja,
3. Kode etik bisnis bagi beragam kelompok profesi seperti akuntan publik, serta
4. Kode etik dalam berbagai organisasi individual.


Ilustrasi Prinsip-prinsip Etika yang Disarankan
Kepercayaan (trustworthiness) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyali-tas.

Penghargaan (respect) mencakup gagasan-gagasan seperti kesopanan (civility), kesopansantunan (courtesy), harga diri, toleransi, dan penerimaan.

Pertanggungjawaban (responsiblity) berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta melakukan pengendalian diri.

Kesepadanan (fairness) dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesejajaran, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, serta perlindungan hukum.

Kewarganegaraan (citizenship) termasuk di dalamnya adalah kepatuhan pada undang-undang serta melaksananakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik, termasuk di dalam kewajiban tersebut adalah pemungutan suara.


Alasan Utama Seseorang Bertindak Tidak Etis:
1. Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masya-rakat, Contoh: para pengedar obat terlarang, perampok bank, serta pencuri.
2. Seseorang memilih untuk bertindak egois. Contoh: Skandal-skandal politik, kecurangan dalam perhitungan pajak penghasilan dan laporan biaya dimotivasi oleh ketamakan manusia atas harta, dll.


Dilema Etika: situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat kepu-tusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya.
Contoh: para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka seperti melakukan kotak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tapa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan.

Metode-metode yang merasionalisasikan perilaku tidak etis, diantaranya:
1. Setiap orang melakukannya;
2. Jika melakukan hal yang salah menurut hukum, hal itu etis;
3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya.


Menyelesaikan Dilema Etika
Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pende-katan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu:
1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan;
2. Mengidentifikasikan isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut;
3. Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh dari keluaran (outcome) dilema tersebut dan bagaimana cara masing-masing pribadi atau kelompok itu dipengaruhi;
4. Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut;
5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif;
6. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Isu Etika
1. Siapa yang dipengaruhi dan bagaimana cara setiap orang terpengaruh?
Umumnya terdapat lebih banyak pribadi yang dipengaruhi dalam situasi-situasi di mana dilema etika terjadi, daripada yang secara normal diharapkan terjadi.
2. Konsekuensi dari setiap alternatif
Dalam memutuskan konsekuensi dari setiap alternatif, merupakan hal yang pen-ting untuk melakukan evaluasi atas pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.
3. Tindakan yang tepat.

Kebutuhan Khusus Akan Kode Etik Profesi
Seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindak-an di atas tingkat tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Istilah profesional menunjukkan tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang di-embannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang akuntan publik, sebagai profesional, mema-hami adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorban-an diri.

Kode Etik Profesi AICPA
Merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan.
Kode etik ini terdiri dari:
1. Prinsip-prinsip;
2. Peraturan etika;
3. Interpretasi atas peraturan etika;
4. Kaidah etika.

Perbedaan antara Kantor Akuntan Publik dan Profesional Lainnya
Kantor akuntan publik memiliki bentuk hubungan dengan para pengguna laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara kaum profesional lainnya dengan dengan para pengguna jasa mereka.

Merupakan hal penting untuk membuat para pengguna laporan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan obyektif. Jika para pengguna lapor-an mempercayai bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan suatu jasa yang ber-nilai (atau dapat mengurangi resiko informasi), maka nilai dari laporan audit dan laporan jasa atestasi lainnya yang dibuat oleh kantor akuntan publik akan berkurang dan pada gilirannya membuat permintaan akan jasa audit berkurang pula.

Berbagai Cara untuk Meningkatkan Semangat Akuntan Publik agar Bertindak secara Profesional
Kemampuan para individu baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok untuk me-lakukan gugatan hukum pada kantor akuntan publik pun memberikan pengaruh cukup besar pada cara-cara yang dilakukan oleh para praktisi dalam memperlakukan diri mereka sendiri maupun dalam cara audit mereka.


Prinsip-prinsip Etika
1. Tanggung jawab: Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka.
2. Kepentingan publik: Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai keper-cayaan publik, serta menunjukan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas: Mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para anggota harus menunjukan selruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat inte-gritas tertinggi.
4. Obyektivitas dan independensi: Anggota harus mempertahankan obyektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
5. Due care: Seorang anggota harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Lingkup dan sifat jasa: Anggota yang berpraktek bagi publik harus memperha-tikan prinsip-prinsip pada Kode Etik Profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakannya.

Interpretasi Peraturan Etika
Divisi Etika Profesional AICPA menyiapkan setiap interpretasi berdasarkan pada konsensus komite yang naggota utamanya terdiri dari para praktisi akuntan publik.

Kaidah Etika
Kaidah adalah rangkaian penjelasan oleh komite eksekutif pada divisi etika profesional tentang situasi spesifik yang nyata (specific factual cicumstances).
Contoh kaidah etika dalam versi lengkap Kode Etik Profesional AICPA (Peraturan 101 – Independensi; Kaidah No. 16):
• Pertanyaan – Seorang anggota bertindak pula sebagai dewan direksi sebuah klub sosial yang bersifat nirlaba. Apakah independensi anggota perusahaan dianggap akan terganggu berkaitan dengan klub tersebut?
• Jawaban – Indpendensi Anggota dianggap menganggu karena dewan direksi memiliki tanggung jawab akhir atas masalah klub.

Penerapan Peraturan Etika
Setiap perusahaan diterapkan untuk jasa-jasa atestasi dan kecuali jika dinyatakan sebaliknya, setiap peraturan pun berlaku bagi semua jenis jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik seperti jasa perpajakan dan manajemen. Hanya terdapat dua peraturan yang dikecualikan bagi jasa-jasa non atestasi tertentu:
1. Peraturan 101 – Independensi. Peraturan ini menyatakan bahwa independensi hanya jika AICPA telah menyusun ketentuan independensi melalui badan penyusunan peraturan yang berada di bawahnya, seperti misalnya Dewan Standar Auditing.
2. Peraturan 203 – Prinsip-prinsip Akuntansi. Peraturan ini hanya diterapkan pada saat menerbitkan suatu pendapat audit atau suatu pendapat dari jasa review atas laporan keuangan.

Independensi
Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah penting tetapi yang juga penting adalah bahwa pemakai laporan keungan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi itu (independsi dalam fakta atau independensi dalam penampilan).




Revisi dari Persyaratan Independsi Auditor SEC (Securities and Exchange Comission’s EDGAR)
1. Kepentingan Kepemilikan
Aturan baru melarang kepemilikan untuk orang-orang yang tercakup dan keluarga dekat mereka, termasuk
(a) anggota dari tim penugasan audit,
(b) mereka yang dalam posisi mempengaruhi penugasan audit dalam rangkaian komando perusahaan,
(c) rekanan dan para manajer yang memberikan lebih dari 10 jam jasa non audit kepada klien,
(d) rekanan dalam kantor rekanan yang terutama bertanggung jawab untuk penugasan audit.

2. TI dan Jasa Nonaudit Lainnya
SEC mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan jasa nonaudit bisa membahayakan independensi, dan bahkan dianggap menghalangi menyediakan jasa audit kepada klien. Aturan baru mengidentifikasikan jasa non audit yang mengganggu indepen-densi kecuali kondisi tertentu dipenuhi, sebagai tambahan untuk mengkodekan batasan sebelumnya, seperti batasan memberikan jasa pembukuan untuk seorang klien. Tujuan dari pembatasan itu adalah untuk mencegah auditor dari melayani dalam sebuah fungsi manajemen atau berada dalam posisi dimana kantor meng-audit pekerjaannya sendiri.

Dewan Standar Independen (ISB)
Sebuah badan sektor swasta, dibentuk tahun 1997 untuk memberikan rangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik.
ISB didirikan dibawah perjanjian antara SEC dan AICPA. Didanai oleh Bagian Praktek SEC (SEC Practice Section) dari AICPA, dan tindakan dewan direksi membawa beban presumtif oleh SEC. Namun, ISB adalah badan sektor-swasta yang otonomi dan beroperasi secara independen dari SEC dan AICPA.



Komite Audit
Adalah sejumlah anggota terpisah dari dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit dibuat dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.
Komite audit memutuskan hal-hal seperti kantor akuntan publik mana yang diperta-hankan dan cakupan pelayanan akuntan publik mana yang akan dilakukan. Mereka bertemu secara periodik dengan kantor akuntan publik untuk membahas kemajuan dan penemuan audit dan membantu mencairkan konflik anata kantor akuntan publik dan manajemen.

Berbelanja untuk Prinsip-prinsip Akuntansi
SAS 50 (AU 625) mendahulukan persyaratan yang harus diikuti saat sebuah kantor akuntan publik diminta untuk memberikan opini tertulis atau lisan pada prinsip akuntansi atau jenis opini audit yang akan dibuat untuk transaksi khusus atau hipotesis dari seorang klien audit dari kantor akuntan publik lainnya.

Persetujuan Auditor oleh Pemegang Saham
Pemegang saham biasanya merupakan kelompok yang lebih obyektif daripada mana-jemen. Namun, perlu dipertanyakan apakah mereka berada dalam sebuah posisi untuk mengevaluasi prestasi dari auditor sebelumnya atau calon auditor.

Penugasan dan Pembayaran Fee Audit oleh Manajemen
Bisakah auditor benar-benar independen dalam fakta dan prestasi bila pembayaran fee bergantung pada manajemen entitas yang diaudit?
Alternatif penugasan akuntan publik dan pembayaran fee audit oleh manajemen ba-rangkali adalah penggunaan baik auditor pemerintah atau seperti pemerintah. Semua hal telah diperhatikan, bisa dipertanyakan apakah fungsi audit akan dilaksananakan dengan lebih baik atau lebih murah oleh sektor publik.

Peraturan Independensi Perilaku dan Interpretasi
Sesuai Peraturan 101 – Independensi. Independensi pun diperlukan dalam berbagai jenis jasa atestasi lainnya, seperti jasa review dan audit atas proyeksi laporan keuang-an. Bagaimanapun, sebuah kantor akuntan publik dapat memberikan jasa perhitungan pajak penghasilan dan jasa manajemen tanpa harus berada dalam posisi independen. Peraturan 101 tidak pernah diterapkan bagi jenis-jenis jasa tersebut.

Kepentingan Keuangan
Interpretasi atas Peraturan 101 melarang anggota yang tercakup untuk memiliki sa-ham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit karena hal ini akan berpotensi merusak independensi audit sebenarnya, dan tentu akan mempengaruhi persepsi pe-makai independensi auditor.

Anggota Yang Tercakup
Aturan 101 menerapkan kepada anggotanya yang tercakup dalam posisi mempenga-ruhi penugasan pembuktian. Anggota yang tercakup termasuk yang berikut:
1. Orang-orang pada tim penugasan pembuktian;
2. Orang yang posisinya mempengaruhi penugasan pembuktian, seperti orang yang mengawasi atau mengevaluasi rekanan penugasan;
3. Rekan atau manajer yang memberikan jasa bukan-pembuktian kepada klien;
4. Rekan di kantor dari rekan yang betanggung jawab atas penugasan pembukti-an;
5. Kantor akuntan dan rencana tunjangan karyawannya;
6. Entitas yang bisa dikontrol oleh beberapa anggota entitas tercakup yang dise-butkan di atas atau dua orang atau lebih yang beroperasi bersama-sama.

Kepentingan Keuangan Langsung versus Kepentingan Keuangan Tidak Langsung
Kepentingan Keuangan Langsung (direct financial interest): kepemilikan saham atau bentuk penyertaan modal lainnya oleh para anggota atau keluarga dekat mereka.
Kepentingan Keuangan Tidak Langsung (indirect financial interest): muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekta, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dan kliennya.



Material atau Tidak Material
Hanya pada kepemilikan tidak langsung sajalah, materialitas mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan pelanggaran atas Peraturan 101 atau tidak. Materiali-tas harus dilihat dalam hubungannya dengan kemakmuran dan pendapatan yang dite-rima seorang anggota secara pribadi.

Berbagai Isu Kepentingan Keuangan yang Saling Terkait
- Para Mantan Praktisi
Dibanyak situasi, interpretasi mengijinkan para mantan rekanan atau mantan peme-gang saham meninggalkan perusahaan karena hal-hal seperti pengunduran diri atau menjual kepemilikan saham mereka yang memiliki keterkaitan dengan klien-klien perusahaan yang merupakan jenis kepemilikan yang melanggar peraturan 101, tanpa mempengaruhi independensi dari perusahaan itu sendiri.
- Prosedur Kredit Normal
Umumnya, tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara sebuah kantor akun-tan publik atau para karyawannya dengan seorang klien audit karena hal itu merupa-kan hubungan finansial.
- Kepentingan Keuangan dari Sanak Keluarga Terdekat
Kepentingan keuangan dari pasangan hidup, anak-anak, atau sanak keluarga yang hidup bersama atau kehidupannya didukung oleh seorang anggota perusahaan umum-nya diperlakukan seolah-olah merupakan kepentingan keuangan dari anggota itu sendiri.
- Bersama-sama Memiliki Hubungan sebagai Penanam Modal atau Penerima Modal dengan Klien
Diasumsikan, sebagai contoh, bahwa seorang rekanan perusahaan memiliki saham pada klien non audit, Perusahaan Jackson. Perusahaan Frank, yang merupakan klien audit, memiliki sejumlah saham pada Perusahaan Jackson pula. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Peraturan 101. Interpretasi 101-8 mengarah kepada situasi dimana klien adalah seorang investor atau yang diinvestasikan untuk non klien dimana kantor akuntan publik memiliki kepentingan kepemilikan.
- Direktur, Pejabat, Manajemen, dan Pegawai Sebuah Perusahaan
Jika seorang akuntan publik merupakan salah satu anggota dari dewan direksi atau seorang pejabat pada sebuah perusahaan klien, maka kemampuannya untuk membuat evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpeng-aruhi. Bahkan jika memegang salah satu dari jabatan tersebut tidak mempengaruhi independensinya sebagai auditor, keterlibatan yang cukup sering dengan manajemen dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, kemungkinan besar akan mempengaruhi cara pandang para pengguna laporan terhadap independen-sinya sebagai auditor.

Litigasi Antara Kantor Akuntan dan Klien
Saat ada tuntutan hukum atau maksud untuk memulai sebuah tuntutan hukum dianta-ra sebuah kantor akuntan publik dan kliennya, kemampuan dari kantor akuntan publik dan klien untuk tetap obyektif dipertanyakan.

Pembukuan dan Jasa Lainnya
Tiga syarat penting yang harus dipenuhi auditor sebelum bisa diterima melakukan pembukuan dan audit untuk klien:
1. Klien harus menerima tanggung jawab penuh laporan keuangan.
2. Akuntan publik tidak boleh menanggung peran karyawan atau manajemen yang melakukan opearsi perusahaan.
3. Akuntan publik, dalam membuat audit laporan keuangan yang disiapkan dari buku dan catatan yang telah dipelihara oleh akuntan publik sepenuhnya atau seba-gian, harus sesuai dengan GAAS.

Audit Internal dan Jasa Audit yang Diperluas
Pada beberapa tahun belakangan ini, banyak kantor akuntan publik telah mulai memberikan audit internal dan jasa audit yang diperluas lainnya. Sebagai contoh, seorang klien manufaktur bisa melibatkan kantor akuntan publiknya untuk melaku-kan sebuah ulasan operasional dari proses produksi perusahaan untuk menentukan apakah produk telah dihasilkan secara efisien.


Fee Yang Belum Dibayar
Di bawah Peraturan 101 dan peraturan dan interpretasinya, independensi dianggap terganggu bila fee yang ditagih atau tidak ditagih tetap belum dibayar untuk jasa profesional yang diberikan lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan.

Peraturan Etika Lainnya
- Integritas dan Obyektifitas: Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa.
- Peraturan 102 – Integritas dan Obyektifitas. Dalam kinerja jasa profesional manapun, seorang anggota yang bisa memelihara obyektifitas dan integritas, akan bebas dari konflik kepentingan, dan tidak akan dengan sengaja membuat kesalahan penyajian fakta atau menyerahkan penilaian kepada orang lain yang posisinya lebih rendah.

Standar Teknis
Peraturan 201 – Standar Umum Seorang anggota harus memenuhi standar dan interpretasi berikut yang dikemukakan oleh badan yang dirancang oleh konsul.
- Kompetensi profesi. Hanya mengerjakan jasa profesi tersebut dimana anggota atau firma anggota secara wajar bisa berharap untuk diselesaikan dengan kompetensi profesi.
- Perhatian profesi. Melakukan perhatian profesi dalam penampilan jasa profesi.
- Perencanaan dan supervisi. Merencanakan dengan cukup dan mengawasi penampilan jasa profesi.
- Data relevan yang cukup. Memperoleh data relevan yang mencukupi sebagai dasar yang wajar untuk kesimpulan atau rekomendasi dalam hubungannya dengan jasa profesi yang dilakukan.

Peraturan 202 – Pemenuhan Standar Seorang anggota yang melakukan audit, telaah, pemenuhan, konsultasi manajemen, pajak, atau jasa profesional lainnya akan meme-nuhi standar yang disebarluaskan oleh badan yang ditujukan oleh Dewan.

Peraturan 203 – Prinsip-prinsip Akuntansi Seorang anggota tidak boleh (1) memberi-kan opini atau menyatakan dengan setuju bahwa laporan keuangan atau data keuang-an lainnya atas entitas yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak menyadari satu modifikasi material yang harus dibuat untuk laporan atau data demikian dengan maksud agar modifikasi itu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum bila laporan atau data demikian berisi penyimpangan dari sebuah prinsip akuntansi yang disebarkan oleh badan yang ditunjuk oleh Konsul untuk membuat prinsip demikian yang secara material memberi pengaruh kepada laporan atau data yang diambil secara keseluruhan. Namun, bila laporan atau data berisi penyimpangan demikian dan anggota bisa memperlihatkan bahwa karena keadaan tidak biasa, laporan keuangan atau data kalau tidak bisa menyesatkan, anggota bisa memenuhi peraturan dengan menjelaskan penyimpangan-nya, perkiraan efeknya. Bila bisa diterapkan, dan alasan mengapa pemenuhan prinsip akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

Peraturan 301 – Informasi Rahasia Klien Seorang anggota dalam praktek umum tidak akan mengungkapkan informasi klien tanpa persetujuan dari klien.

Peraturan ini tidak boleh ditafsirkan (1) untuk membebaskan seseorang anggota dari kewajiban profesionalnya dibawah Peraturan 202 dan 203, (2) dengan cara apapun mempengaruhi kewajiban anggota untuk memenuhi panggilan pengadilan yang dibu-at secara sah dan bisa diterapkan, (3) untuk melarang telaah dari praktek profesional anggota dibawah AICPA atau masyarakat akuntan publik negara bagian atau otorisa-si Dewan Akuntansi, atau (4) menghalangi seorang anggota untuk memulai sebuah keluhan dengan, atau merespon suatu penyelidikan yang dibuat oleh, divisi etika profesional atau dewan pengadilan insitut atau badan investigatif atau indisipliner dari masyarakat akuntan publik negara bagian atau Dewan Akuntansi.

Anggota dari badan yang diidentifikasikan dalam (4) diatas dan anggota yang terlibat dengan praktek profesional menelaah yang diidentifikasikan dalam (3) diatas tidak akan menggunakan keuntungan mereka sendiri atau mengungkapkan informasi raha-sia klien milik anggota manapun yang datang kepada mereka dalam menjalankan aktivitas tersebut. Larangan ini tidak akan membatasi pertukaran informasi para anggota yang berhubungan dengan cara kerja investigatif atau indisipliner yang dijelaskan yang dijelaskan dalam (4) diatas atau telaah prkatek profesional yang dijelaskan dalam (3) diatas.

Kebutuhan atas Kerahasiaan
Selama audit atau jasa sejenis penugasan lainnya, praktisi memperoleh banyak infor-masi yang sifatnya rahasia, termasuk gaji pejabat perusahaan, pembuatan harga produk dan rencana periklanan, dan data biaya produk. Bila auditor membocorkan informasi ini ke pihak luar atau kepada karyawan klien yang tidak mempunyai akses kepada informasi itu, hubungan mereka dengan manajemen bisa sangat tegang, dan dalam kasus ekstrim, klien bisa tercekal.

Pengecualian atas Kerahasiaan
1. Kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis.
2. Panggilan pengadilan;
3. Peer review;
4. Respons kepada divisi etika.

Fee Kontinjen (Contingent Fee)
Untuk membantu akuntan publik mempertahankan obyektifitasnya dalam melaksana-kan audit atau jasa atestasi lainnya, mendasaarkan fee pada hasil penugasan itu dila-rang.

Tindakan yang Bisa Didiskreditkan
1. Retensi dari catatan klien.
2. Diskriminasi dan gangguan dalam praktek karyawan.
3. Standar atas audit pemerintah dan persyaratan badan dan agensi pemerintah.
4. Kelalaian dalam persiapan laporan atau catatan keuangan.
5. Kegagalan mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi, atau agen regulasi lainnya.
6. Permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan publik.
7. Kegagalan memasukkan pajak penghasilan atau pembayaran kewajiban pajak.

Perkiraan dan Permohonan
Peraturan 502 – Periklanan dan Bentuk Permohonan Lainnya. Seorang anggota dalam prkatek publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan atau per-mohonan bentuk lain dalam cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Permohonan dengan penggunaan kekerasan, melampaui batas, atau mengganggu itu terlarang.

Komisi dan Fee Penyerahan
Komisis adalah kompensasi yang dibayarkan untuk merekomendasikan atau menghu-bungi produk atau jasa pihak ketiga untuk klien atau merekomendasikan atau menghubungi produk atau jasa klien kepada pihak ketiga. Pembatasan atas komisi adalah serupa dengan peraturan fee kontinjen. Akuntan publik umumnya dilarang menerima komisi untuk seorang klien yang menerima jasa atestasi dari perusahaan akuntan publik.

Peraturan 503 – Komisi dan Fee Penyerahan
A. Komisi yang dilarang. Seorang anggota dalam praktek tidak boleh merekomendasikan atau menghubungkan klien dengan suatu produk atau jasa demi sebuah komisi, atau merekomendasikan atau menguhubungkan suatu produk atau jasa diberikan oleh klien demi sebuah komisi, saat anggota atau firma anggota juga melakukan untuk klien tersebut:
a) Audit atau telaah laporan keuangan, atau;
b) Pemenuhan laporan keuangan saat anggota menduga, atau dengan wajar men-duga, bahwa pihak ketiga akan menggunakan laporan keuangan itu dan laporan pemenuhan anggota tidak mengungkapkankurangnya independensi;
c) Sebuah ujian dari informasi keuangan prospektif.
Larangan ini diterapkan selama periode dimana anggota berhubungan untuk
melakukan suatu jasa yang disebutkan di atas dan periode tercakup oleh lapor-
an keuangan historis yang terlibat dalam jasa yang disebutkan di atas.

B. Pengungkapan komisi yang diijinkan. Anggota dalam praktek publik yang tidak dilarang oleh peraturan ini untuk melakukan pelayanan untuk atau menerima sebuah komisi dan yang dibayar atau berharap untuk dibayarkan komisi akan mengungkap-kan fakta tersebut kepada orang atau entitas dimana anggota itu merekomendasikan atau menghubungkan sebuah produk atau jasa dimana komisis tersebut berhubungan.

C. Fee Penyerahan. Anggota yang menerima fee penyerahan untuk merekomendasi-kan atau menghubungkan suatu jasa seorang akuntan publik kepada orang atau entitas atau yang membayar fee penyerahan untuk memperoleh seorang klien akan mengung-kapkan penerimaan atau pembayaran demikian untuk klien.

Bentuk dan Nama Organisasi
Kepemilikan perusahaan akuntan publik oleh non-akuntan publik sekarang diijinkan di bawah kondisi berikut:
• Akuntan publik harus memiliki mayoritas kepentingan keuangan perusahaan dan hak pengambilan suara;
• Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab akhir untuk semua atestasi laporan keuangan, kompilasi dan jasa lain yang diberikan oleh perusahaan yang diatur oleh Laporan Standar Audit atau Standar Jasa Akuntansi dan Review;
• Pemilik harus selalu memiliki modal mereka dalam hak mereka sendiri;
• Peraturan berikut diterapkan kepada pemilik non-akuntan publik:
1. Mereka harus secara aktif memberikan jasa kepada klien perusahaan sebagai pekerjaan prinsip mereka;
2. Mereka tidak bisa menyebut diri mereka akuntan publik tetapi bisa menggunakan suatu gelar yang diijinkan oleh hukum negara bagian seperti prinsip-prinsip, pemilik, pejabat, anggota, atau pemegang saham;
3. Mereka tidak bisa mengasumsikan tanggung jawab akhir untuk atestasi laporan keuangan atau penugasan kompilasi;
4. Mereka tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan AICPA tetapi harus memenuhi Kode Etika Profesional AICPA;
5. Pemilik baru non-akuntan publik harus memiliki gelar kesarjanaan. Sejak tahun 2010, mereka juga harus memenuhi persyaratan pendidik-an 150 jam AICPA.
6. Mereka harus memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang terus berlanjut sebagai anggota AICPA.

Penegakan Hukum
- Tindakan oleh Divisi Etika Profesional AICPA
- Tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian






Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut.

Definisi/Pengertian
1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI - KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.
2. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
4. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
5. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.
6. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.
7. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
8. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik.
9. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.
100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS
101. Independensi.
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).
102. Integritas dan Objektivitas.
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.
200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.
201. Standar Umum.
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:
A. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
B. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
C. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
D. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
202. Kepatuhan terhadap Standar.
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.
203. Prinsip-Prinsip Akuntansi.
Anggota KAP tidak diperkenankan:
(1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
(2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.
300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN
301. Informasi Klien yang Rahasia.
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :
(1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
(2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
(3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
(4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.
Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.
302. Fee Profesional.
A. Besaran Fee
Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
B. Fee Kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI
401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
402. Komunikasi antar akuntan publik.
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.
Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN
501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
503. Komisi dan Fee Referal.
A. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
B. Fee Referal (Rujukan).
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.
Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.
504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.
Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.



Source:
Auditing and Verifications Service, 2001, Pearson Education, Inc.
Writers: Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley,


Courtesy:
"http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_Etika_Kompartemen_Akuntan_Publik"


Made By:
1.Seprian Hidayat Amin (Chairman of Group Discussions)
2.Marta Lastiur
3.Singgih Probo

Manajemen Dasar

1. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan:
Apa yang diatur?
Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men, money, methods, materials, machines, market, disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu.
Kenapa harus diatur?
Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
Siapa yang mengatur?
Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta kepada tujuan yang diinginkannya.
Bagaimana mengaturnya?
Mengaturnya yaitu melalui proses dari tujuan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian = planning, organizing, directing and controlling).
Di mana harus mengatur?
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam tujuannya. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi (wadah/tempat). Sebab dalam wadah (organisasi) inilah tempat kerja sama, proses manajemen, pembagian kerja, delegation of authority; koordinasi, dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Mismanagement (salah urus) harus dihindari, karena mismanagement akan menimbulkan kerugian, pemborosan, bahkan tujuan tidak akan tercapai. Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini menurut beberapa definisi, sebagai berikut;

Drs. H. Malayu S. P. Pasibuan
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Andrew F. Sikula
Management in general refers to planning, controlling, staffing, leading, motivating, comunicaticating, and making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

G. R. Terry
Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determinate and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.

Harold Koontz dan Cyril O’Donnel
Management is getting througt people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activies other people.









2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen secara umum dibagi menjadi empat bagian, yaitu; “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian” dengan baik. Terkait dengan ke empat fungsi manajemen tersebut, maka dapat dibedakan ke dalam penerapannya pada tiap-tiap tugas para manajemen atau jenjang manajer (Top manager, Middle manager, Lower manager), yaitu:
1. Top manager (TM), tugasnya (aktivitasnya) lebih banyak pada fungsi planning dan organizing daripada ke fungsi directing dan controlling, karena sifat pekerjaannya adalah kerja “pikir” yaitu merencanakan, mengambil keputusan, mengorganisir. Jadi, walaupun TM kelihatan santai sebetulnya dia selalu memikirkan keputusan, kebijakan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan.

2. Middle manager (MM), tugasnya (aktivitasnya) terhadap planning dan organizing seimbang dengan directing dan controlling, karena kerja pikirnya sama dengan kerja fisiknya. Karena itu MM harus mampu menjabarkan keputusan TM, tetapi juga harus bisa mengajarkan serta menjelaskannya kepada LM. MM merupakan manajer dua alam artinya harus bisa untuk planning dan organizing serta dapat pula untuk directing dan controlling. Jadi PO = DC.

3. Lower manager (LM), tugas dan aktivitasnya lebih banyak pada fungsi “directing/actuating dan controlling daripada ke fungsi planning dan organizing” (DC > PO). Hal ini disebabkan LM merupakan manajer operasional yang langsung para pekerja operasional. Keterampilan LM lebih diutamakan kemampuan teknis (spesialisasinya), daripada kecapakan manajerialnya.

Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. (Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan)
Planning is the function of a manager which involves the selections from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs. (Harold Koontz and Cyril O’Donnel)

Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. (Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan)
Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objective. (G. R Terry)

Pengarahan
Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan)
Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts. (G. R. Terry)

Pengendalian
Controliing is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans. (Earl. P Strong)
Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objctives and the plans devised to attain then are accomplished. (Harold Koontz)








3. Apa Yang Dapat Dilakukan Dengan Manajemen

Tentunya kalau berbicara tentang “Apa yang dapat dilakukan dengan manajemen” tidak lepas dari pertanyaan yang ada pada definisi manajemen sebelumnya yaitu “Apa yang diatur”. Maka yang dapat dilakukan atau diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men, money, methods, material, machines, market disingkat 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen tersebut.
Karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan medorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.
Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:
1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan me- manfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan pertumbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.
Untuk menerapkan manajemen, pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat agar manajemen dapat diterapkan, yaitu:
1. Ada tujuan bersama dan kepentingan yang sama akan dicapai.
2. Ada kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
3. Ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
4. Ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib.
5. Ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
6. Ada organisasi (wadah) untuk melakukan kerja sama.
7. Ada wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dari setiap individu anggota.
8. Ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dari proses manajemen tersebut.
9. Ada pemimpin/pengatur dan bawahan yang akan diatur.
10. Ada relationship in orgnization dan human organization.
11. Ada the nature of men and the nature of organization.
12. Ada komunikasi dan delegation of authority.
















Apa Yang Dikelola Manajer dan Bagaimana Cara Mengelolanya
(Pada Waktu Melakukan)


Jika berbicara tentang “Apa yang dikelola manajer” masih terkait dengan pertanyaan pada “Apa yang diatur?”, yaitu semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men, money, methods, materials, machines, and markets (6M) dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen tersebut.
Jadi, dari apa yang disebut dengan men, money, methods, machines, materials, and market (6M) itulah yang nantinya akan dikelola oleh para manajer pada saat melakukan aktivitasnya (manajemen).

1. Men
Yang dimaksud dengan Men disini adalah para pekerja atau para karyawan yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan tempat manajer tersebut akan menerapkan aktivitas manajemennya. Pekerja disini termasuk didalamnya yaitu sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan itu memiliki peranan penting diantaranya; menjalankan kegiatan operasional perusahaan, menghasilkan barang dan jasa, dan kegiatan perusahaan lain memerlukan faktor-faktor produksi. Akan tetapi faktor-faktor produksi lain tidak akan dapat digunakan secara efektif apabila sumber daya manusia tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mengoperasikan alat-alat produksi secara efisien. Hal ini menunjukan betapa pentingnya peranan manajemen dalam organisasi perusahaan dengan tenaga-tenaga kerja dan tenaga ahli yang sesuai dan dapat memberi motivasi kepada mereka untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya yang memiliki peranan penting disini dan merupakan ruang lingkup dari manajer personalia.


2. Money
Yang dimaksud dengan Money disini adalah uang atau dana yang dimiliki atau diperoleh perusahaan dari pinjaman ataupun dari penanaman modal, penjualan saham. Dana disini juga bisa disebut modal baik itu jangka panjang ataupun jangka panjang.
Peranan para manajer disini dituntut untuk bisa memanfaatkan dana yang tersedia pada kas perusahaan untuk digunakan dan dikelola se-efisien dan se-efektif mungkin. Tentunya yang memiliki kepentingan dan merupakan pekerjaannya dalam mengelola keuangan perusahaan adalah manajer keuangan.

3. Methods
Yang dimasud dengan Methods disini adalah metode apa yang dipakai manajer dalam melakukan kegiatan manajemennya dalam perusahaan. Manajer disini dituntut untuk bisa dan mampu menerapkan metode yang kira-kira cocok dengan kondisi perusahaan tempat dia akan menerapkan metode dalam bermanajemen.

4. Materials
Yang dimaksud dengan Materials disini adalah meliputi bahan baku yang diperlukan perusahaan dalam menunjang kegiatan operasionalnya sehari-hari. Bahan baku disini juga disebut dengan sumber daya alam.
Peranan manajer disini adalah bagaimana cara agar perusahaan bisa mendapatkan dan tidak kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan perusahaan. Manajer juga dituntut untuk bisa menghemat pemakaian sumber daya alam yang jumlahnya tentu terbatas. Manajer dituntut untuk bisa mencari inovasi terbaru untuk menggantikan bahan baku yang terbatas dengan suatu inovasi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ini diperlukan mengingat suatu saat sumber daya alam akan habis bila suatu bahan baku yang diambil dari alam terus-menerus diambil tanpa adanya pemeliharaan untuk kesinambungannya.
Manajer juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat. Manajer juga akan mempertimbangkan kondisi keuangan dan penghematan dalam hal produksi. Apakah perusahaan akan melakukan merger, akuisisi perusahaan penyedia bahan baku atau bahkan perusahaan tersebut bisa membuat divisi atau perusahaan penyedia bahan baku sendiri. Manajer bagian produksi terkait dengan kepentingan ini.

5. Machines
Yang dimaksud dengan Machines disini adalah Mesin dan peralatan penunjang produksi lainnya, seperti robot. Penggunaan mesin disini berhubungan dengan kegiatan produksi. Mesin tentu sangat dibutuhkan untuk meghemat penggunaan tenaga dan tentunya akan lebih efisien dan efektif. Manajer disini memiliki peranan penting lainnya. Manajer akan mempertimbangkan dalam hal peremajaan mesin yang ada dan mengganti– nya dengan mesin yang baru. Manajer juga berperan dalam penerapan IT (Information Technology) dan kemajuan IPTEK dalam perusahaan. Bagaimana menghasilkan produksi dengan maksimal dengan menggunakan mesin berteknologi canggih yang dapat menhemat waktu dan tenaga. Tentunya barang yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan dan trend pasar yang cenderung berubah. Yang memiliki kepentingan lebih disini tentunya manajer produksi.

6. Market
Yang dimaksud dengan Market disini adalah pasar ataupun kemampuan perusaha- an dalam melihat permintaan pasar. Peranan manajer disini adalah bagaimana dia melihat peluang pasar yang sangat terbuka serta melihat permintaan pasar yang cenderung berubah. Apakah perlu melakukan inovasi atau tidak. Ini semua merupakan tugas dari manajer pemasaran.








Kedudukan Manajemen Sebagai Ilmu dan Seni


Apakah manajemen itu seni ataukah sains (ilmu)? Seni, di satu sisi, bersifat dinamis, tidak berpola tunggal, dan menuntut adanya kreativitas. Sedangkan di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menurut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Kedua pendapat tersebut memiliki keunggulannya masing-masing sekaligus keterbatasannya. Untuk dapat menyelesaikan menyelesaikan berbagai hal dalam sebuah organisasi organisasi/ perusahaan, diperlukan adanya tahapan-tahapan kegiatan yang satu sama lainnya harus saling berhubungan. Sesudah itu perlu pula diperhatikan aspek seni dari kegiatan tersebut.
Ilmu (science) adalah sekumpulan pengetahuan yang telah disistematisasikan, dikumpulakan, dan diterima menurut pengertian kebenaran umum mengenai keadaan suatu subjek dan objek tertentu.
Science management (manajemen ilmiah) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasi, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen.
Scientific management adalah manajemen yang menggunakan ilmu (science) dan scientific method.
Scientific method adalah suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu dan tujuan utamanya ialah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada.
Scientific management memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Tersusun secara sisitematis;
b. Dapat dipelajari dan diajarkan;
c. Menggunakan metode-metode ilmiah;
d. Dapat dijadikan suatu teori;
e. Objektif dan rasional.
Scientific manager ialah manajer yang menggunakan science dan scientific method dalam usaha memimpin kegiatan-kegiatan bawahannya melalui fungsi-fungsi manajemen.
Seni (art) adalah sesuatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai ketrampilan.
Science mengajarkan kepada orang suatu pengetahuan, sedangkan art (seni) mendorong untuk berpraktek.
Seni manajemen meliputi kecapakan untuk melihat totalitas dari bagian-bagian yang terpisah dan berbeda-beda, kecakapan untuk menciptakan suatu gambaran tentang suatu visi tertentu, kecakapan untuk menyatukan visi tersebut dengan visi tersebut dengan skills atau kecakapan efektif.
Manajer adalah seorang ilmuwan dan sekaligus seniman, yang mengandalkan diri pada ilmu, ia pun haurs mempunyai “firasat, keyakinan-keyakinan, kreativitas” dan menguasai cara-cara “penerapannya”. Karena itu seorang yang mempunyai pengetahuan luas tentang manajemen bisa saja gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer yang kompeten, jika ia kurang menguasai art of management.


Perbedaan Antara Science dan Art

Science/ Ilmu Art/ Seni

1. Berkembang secara teoritis 1. Berkembang
2. Membuktikan 2. Merasa
3. Meramalkan 3. Menerka
4. Memberikan definisi 4. Menguraikan/ menguraikan
5. Memberikan kepastian/ ukuran 5. Memberikan pendapat


Dalam hal organisasi, ada hal-hal yang perlu dikelola melalui proses yang sistematis. Akan tetapi beragamnya karakter orang-orang dalam organisasi barangkali menuntut lebih jauh adanya kreativitas dan seni dalam menghadapi orang-orang. Di sinilah barangkali manajemen sebagai ilmu dan seni dibutuhkan dan perlu dipadukan. Manajemen sebagai seni dapat dilatih melalui pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dan intuisi, sedangkan manajemen sebagai sains dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu mengajarkan kita tentang sesuatu, sedangkan seni mengajarkan kita tentang bagaimana sesuatu hal dilakukan.

Pajak Secara Umum

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dlam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksana-annya.
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipu-ngut).
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan peme-rintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi ke-wenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.



Sources:
Siahaan, Marihot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Graphindo Persada


Made By:
1.Seprian Hidayat Amin (Chairman of Group Discussions)

2.Rando Sihotang

3.Raya Maulana

4.Ronald Piliang

5.Yuma Primaesha

6.Marta Lastiur

Withholding tax exemption on interest under the Indonesia-Dutch Double Tax Agreement.

When the new Indonesia-Dutch Double Tax Convention (the “Tax Treaty”) came into effect on 1 January 2004, it created a great deal of discussion due to the way it deals with interest withholding tax.

Article 11 (4) of the Tax Treaty provides exemption from withholding tax on interest paid:

a. On a loan made for a period of more than 2 years; or
b. In connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment.
Paragraph 5 of Article 11 regulates that the competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application (“MOA”) of paragraphs 2, 3 and 4. Currently, no MOA has been agreed between the Indonesian and Dutch competent authorities in relation to the interest provision. This would not normally be considered an issue as many other treaties which have provisions for MOA’s to be agreed but which have not been so agreed have not resulted in the treaty provisions being denied. Notwithstanding this, the lack of a MOA has been made an issue by the Directorate General of Taxes (DGT) who has issued a letter (circular letter No. SE-17/PJ./2005 issued on 1 June 2005) informing taxpayers that exemption from withholding tax on interest payments will not apply until a MoA has been agreed between the Indonesian and the Dutch competent authorities. In the meantime, the DGT states that only the 10% withholding tax rate is available rather than the exemption. We understand that the Dutch
business community has brought this issue to the Dutch Ministry of Finance and the Dutch Ministry in response has expressed their concern to the Indonesian government. Expressing their disagreement with the “suspension” of the withholding tax exemption, they have apparently asserted to the Indonesian Ministry of Finance that the MoA cannot change the validity or the requirements of the interest article and that it simply executes what is concluded in the Tax Treaty. In the Dutch Ministry’s view, the MoA should deal only with how the limitation of the withholding tax is granted (exemption or refund) and other procedural matters. Hence, a person who falls under the scope of the Tax Treaty and under the scope of the stated exemptions, should be exempted from withholding tax on interest from the date the Tax Treaty became applicable, i.e. from 1 January 2004, regardless of whether a MOA has been issued. The Indonesian Taxation Office (ITO) has come to their conclusion it seems partly as a result of concerns about possible abuse of the tax exemption. The Dutch Ministry, however, has pointed out that these should be dealt with by reference to the exchange of information clause of the Tax Treaty. In this respect, the ITO could ask the Dutch competent authority, for instance, to provide information about the shareholders of a Dutch company (suspected of abusing the tax exemption). Once it is known that the shareholders are Indonesian residents, the ITO could take necessary actions over them according to Indonesian legislation. In light of the conflicting views between the Dutch and the Indonesian competent authorities on this matter and the technical base behind the Dutch view, the validity of SE 17 seems questionable. However, while it is safe to claim withholding tax reduction (from 20% under the Indonesian income tax law to 10% under the Tax Treaty), claiming withholding tax exemption may well invoke the ITO’s assessment. There would, in our view, appear to be technical grounds to utilize the exemption where the conditions in the Tax Treaty are satisfied, however, the ITO may end up imposing additional tax and penalties until such time as the position is clarified. Taking into account the above, taxpayers have the following options in respect of the qualifying interest payments: .. Withhold 10% tax and request a refund or overbooking upon confirmation that the tax is exempt. It is unclear as to how long it will take to get clarify the position and practically it may not be easy to obtain a refund. Although this option is conservative, it may prove costly. .. Do not withhold tax. A taxpayer may receive a tax assessment and penalties of 2% per month and would then be required to defend their stance through tax objection and tax appeal. As an alternative, or in combination with this option, the Dutch beneficiary may bring this issue to the Dutch competent authority. Please note that the assessment must be paid despite the objection and appeal and it could take up 2 years to obtain the Tax Court final decision. Although this is against the process outlined in SE17, there appears to be strong technical grounds to follow this option. We will produce further Tax Flashes as this matter is clarified. In the meantime, should you need more detailed information or wish to discuss this matter further, please do not hesitate to contact us.


Courtesy:
PT. Prima Wahana Caraka
Gedung PricewaterhouseCoopers
Jl HR Rasuna Said Kav. C-3
Jakarta 12920, INDONESIA
Telephone: +62 21 5212901 – 06
Facsimile: +62 21 5212911/12
Visit website at www.pwc.com/id


Summerize man: seprian hidayat amin