Wednesday, April 11, 2007

Etika Profesional Auditor

Pengertian Etika
Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral.

Kebutuhan Akan Etika
Kebutuhan akan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga lazim memasuk-kan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Bagaimanapun, banyak nilai etika yang telah ditampilkan tidak dapat dijadi-kan undang-undang atau peraturan yang berlaku akibat dari sifat nilai-nilai etika itu sangat tergantung pada pertimbangan seseorang. Tetapi bagaimanapun tidak tersirat bahwa prinsip-prinsip tersebut kurang penting bagi masyarakat yang teratur.

Contoh:
1. Peraturan perundangan-undangan,
2. Doktrin gereja,
3. Kode etik bisnis bagi beragam kelompok profesi seperti akuntan publik, serta
4. Kode etik dalam berbagai organisasi individual.


Ilustrasi Prinsip-prinsip Etika yang Disarankan
Kepercayaan (trustworthiness) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyali-tas.

Penghargaan (respect) mencakup gagasan-gagasan seperti kesopanan (civility), kesopansantunan (courtesy), harga diri, toleransi, dan penerimaan.

Pertanggungjawaban (responsiblity) berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta melakukan pengendalian diri.

Kesepadanan (fairness) dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesejajaran, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, serta perlindungan hukum.

Kewarganegaraan (citizenship) termasuk di dalamnya adalah kepatuhan pada undang-undang serta melaksananakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik, termasuk di dalam kewajiban tersebut adalah pemungutan suara.


Alasan Utama Seseorang Bertindak Tidak Etis:
1. Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masya-rakat, Contoh: para pengedar obat terlarang, perampok bank, serta pencuri.
2. Seseorang memilih untuk bertindak egois. Contoh: Skandal-skandal politik, kecurangan dalam perhitungan pajak penghasilan dan laporan biaya dimotivasi oleh ketamakan manusia atas harta, dll.


Dilema Etika: situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat kepu-tusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya.
Contoh: para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka seperti melakukan kotak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tapa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan.

Metode-metode yang merasionalisasikan perilaku tidak etis, diantaranya:
1. Setiap orang melakukannya;
2. Jika melakukan hal yang salah menurut hukum, hal itu etis;
3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya.


Menyelesaikan Dilema Etika
Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pende-katan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu:
1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan;
2. Mengidentifikasikan isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut;
3. Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh dari keluaran (outcome) dilema tersebut dan bagaimana cara masing-masing pribadi atau kelompok itu dipengaruhi;
4. Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut;
5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif;
6. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Isu Etika
1. Siapa yang dipengaruhi dan bagaimana cara setiap orang terpengaruh?
Umumnya terdapat lebih banyak pribadi yang dipengaruhi dalam situasi-situasi di mana dilema etika terjadi, daripada yang secara normal diharapkan terjadi.
2. Konsekuensi dari setiap alternatif
Dalam memutuskan konsekuensi dari setiap alternatif, merupakan hal yang pen-ting untuk melakukan evaluasi atas pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.
3. Tindakan yang tepat.

Kebutuhan Khusus Akan Kode Etik Profesi
Seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindak-an di atas tingkat tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Istilah profesional menunjukkan tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang di-embannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang akuntan publik, sebagai profesional, mema-hami adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorban-an diri.

Kode Etik Profesi AICPA
Merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan.
Kode etik ini terdiri dari:
1. Prinsip-prinsip;
2. Peraturan etika;
3. Interpretasi atas peraturan etika;
4. Kaidah etika.

Perbedaan antara Kantor Akuntan Publik dan Profesional Lainnya
Kantor akuntan publik memiliki bentuk hubungan dengan para pengguna laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara kaum profesional lainnya dengan dengan para pengguna jasa mereka.

Merupakan hal penting untuk membuat para pengguna laporan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan obyektif. Jika para pengguna lapor-an mempercayai bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan suatu jasa yang ber-nilai (atau dapat mengurangi resiko informasi), maka nilai dari laporan audit dan laporan jasa atestasi lainnya yang dibuat oleh kantor akuntan publik akan berkurang dan pada gilirannya membuat permintaan akan jasa audit berkurang pula.

Berbagai Cara untuk Meningkatkan Semangat Akuntan Publik agar Bertindak secara Profesional
Kemampuan para individu baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok untuk me-lakukan gugatan hukum pada kantor akuntan publik pun memberikan pengaruh cukup besar pada cara-cara yang dilakukan oleh para praktisi dalam memperlakukan diri mereka sendiri maupun dalam cara audit mereka.


Prinsip-prinsip Etika
1. Tanggung jawab: Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, para anggota harus berusaha menjadi profesional yang peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka.
2. Kepentingan publik: Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai keper-cayaan publik, serta menunjukan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas: Mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para anggota harus menunjukan selruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat inte-gritas tertinggi.
4. Obyektivitas dan independensi: Anggota harus mempertahankan obyektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
5. Due care: Seorang anggota harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Lingkup dan sifat jasa: Anggota yang berpraktek bagi publik harus memperha-tikan prinsip-prinsip pada Kode Etik Profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakannya.

Interpretasi Peraturan Etika
Divisi Etika Profesional AICPA menyiapkan setiap interpretasi berdasarkan pada konsensus komite yang naggota utamanya terdiri dari para praktisi akuntan publik.

Kaidah Etika
Kaidah adalah rangkaian penjelasan oleh komite eksekutif pada divisi etika profesional tentang situasi spesifik yang nyata (specific factual cicumstances).
Contoh kaidah etika dalam versi lengkap Kode Etik Profesional AICPA (Peraturan 101 – Independensi; Kaidah No. 16):
• Pertanyaan – Seorang anggota bertindak pula sebagai dewan direksi sebuah klub sosial yang bersifat nirlaba. Apakah independensi anggota perusahaan dianggap akan terganggu berkaitan dengan klub tersebut?
• Jawaban – Indpendensi Anggota dianggap menganggu karena dewan direksi memiliki tanggung jawab akhir atas masalah klub.

Penerapan Peraturan Etika
Setiap perusahaan diterapkan untuk jasa-jasa atestasi dan kecuali jika dinyatakan sebaliknya, setiap peraturan pun berlaku bagi semua jenis jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik seperti jasa perpajakan dan manajemen. Hanya terdapat dua peraturan yang dikecualikan bagi jasa-jasa non atestasi tertentu:
1. Peraturan 101 – Independensi. Peraturan ini menyatakan bahwa independensi hanya jika AICPA telah menyusun ketentuan independensi melalui badan penyusunan peraturan yang berada di bawahnya, seperti misalnya Dewan Standar Auditing.
2. Peraturan 203 – Prinsip-prinsip Akuntansi. Peraturan ini hanya diterapkan pada saat menerbitkan suatu pendapat audit atau suatu pendapat dari jasa review atas laporan keuangan.

Independensi
Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah penting tetapi yang juga penting adalah bahwa pemakai laporan keungan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi itu (independsi dalam fakta atau independensi dalam penampilan).




Revisi dari Persyaratan Independsi Auditor SEC (Securities and Exchange Comission’s EDGAR)
1. Kepentingan Kepemilikan
Aturan baru melarang kepemilikan untuk orang-orang yang tercakup dan keluarga dekat mereka, termasuk
(a) anggota dari tim penugasan audit,
(b) mereka yang dalam posisi mempengaruhi penugasan audit dalam rangkaian komando perusahaan,
(c) rekanan dan para manajer yang memberikan lebih dari 10 jam jasa non audit kepada klien,
(d) rekanan dalam kantor rekanan yang terutama bertanggung jawab untuk penugasan audit.

2. TI dan Jasa Nonaudit Lainnya
SEC mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan jasa nonaudit bisa membahayakan independensi, dan bahkan dianggap menghalangi menyediakan jasa audit kepada klien. Aturan baru mengidentifikasikan jasa non audit yang mengganggu indepen-densi kecuali kondisi tertentu dipenuhi, sebagai tambahan untuk mengkodekan batasan sebelumnya, seperti batasan memberikan jasa pembukuan untuk seorang klien. Tujuan dari pembatasan itu adalah untuk mencegah auditor dari melayani dalam sebuah fungsi manajemen atau berada dalam posisi dimana kantor meng-audit pekerjaannya sendiri.

Dewan Standar Independen (ISB)
Sebuah badan sektor swasta, dibentuk tahun 1997 untuk memberikan rangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik.
ISB didirikan dibawah perjanjian antara SEC dan AICPA. Didanai oleh Bagian Praktek SEC (SEC Practice Section) dari AICPA, dan tindakan dewan direksi membawa beban presumtif oleh SEC. Namun, ISB adalah badan sektor-swasta yang otonomi dan beroperasi secara independen dari SEC dan AICPA.



Komite Audit
Adalah sejumlah anggota terpisah dari dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit dibuat dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.
Komite audit memutuskan hal-hal seperti kantor akuntan publik mana yang diperta-hankan dan cakupan pelayanan akuntan publik mana yang akan dilakukan. Mereka bertemu secara periodik dengan kantor akuntan publik untuk membahas kemajuan dan penemuan audit dan membantu mencairkan konflik anata kantor akuntan publik dan manajemen.

Berbelanja untuk Prinsip-prinsip Akuntansi
SAS 50 (AU 625) mendahulukan persyaratan yang harus diikuti saat sebuah kantor akuntan publik diminta untuk memberikan opini tertulis atau lisan pada prinsip akuntansi atau jenis opini audit yang akan dibuat untuk transaksi khusus atau hipotesis dari seorang klien audit dari kantor akuntan publik lainnya.

Persetujuan Auditor oleh Pemegang Saham
Pemegang saham biasanya merupakan kelompok yang lebih obyektif daripada mana-jemen. Namun, perlu dipertanyakan apakah mereka berada dalam sebuah posisi untuk mengevaluasi prestasi dari auditor sebelumnya atau calon auditor.

Penugasan dan Pembayaran Fee Audit oleh Manajemen
Bisakah auditor benar-benar independen dalam fakta dan prestasi bila pembayaran fee bergantung pada manajemen entitas yang diaudit?
Alternatif penugasan akuntan publik dan pembayaran fee audit oleh manajemen ba-rangkali adalah penggunaan baik auditor pemerintah atau seperti pemerintah. Semua hal telah diperhatikan, bisa dipertanyakan apakah fungsi audit akan dilaksananakan dengan lebih baik atau lebih murah oleh sektor publik.

Peraturan Independensi Perilaku dan Interpretasi
Sesuai Peraturan 101 – Independensi. Independensi pun diperlukan dalam berbagai jenis jasa atestasi lainnya, seperti jasa review dan audit atas proyeksi laporan keuang-an. Bagaimanapun, sebuah kantor akuntan publik dapat memberikan jasa perhitungan pajak penghasilan dan jasa manajemen tanpa harus berada dalam posisi independen. Peraturan 101 tidak pernah diterapkan bagi jenis-jenis jasa tersebut.

Kepentingan Keuangan
Interpretasi atas Peraturan 101 melarang anggota yang tercakup untuk memiliki sa-ham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit karena hal ini akan berpotensi merusak independensi audit sebenarnya, dan tentu akan mempengaruhi persepsi pe-makai independensi auditor.

Anggota Yang Tercakup
Aturan 101 menerapkan kepada anggotanya yang tercakup dalam posisi mempenga-ruhi penugasan pembuktian. Anggota yang tercakup termasuk yang berikut:
1. Orang-orang pada tim penugasan pembuktian;
2. Orang yang posisinya mempengaruhi penugasan pembuktian, seperti orang yang mengawasi atau mengevaluasi rekanan penugasan;
3. Rekan atau manajer yang memberikan jasa bukan-pembuktian kepada klien;
4. Rekan di kantor dari rekan yang betanggung jawab atas penugasan pembukti-an;
5. Kantor akuntan dan rencana tunjangan karyawannya;
6. Entitas yang bisa dikontrol oleh beberapa anggota entitas tercakup yang dise-butkan di atas atau dua orang atau lebih yang beroperasi bersama-sama.

Kepentingan Keuangan Langsung versus Kepentingan Keuangan Tidak Langsung
Kepentingan Keuangan Langsung (direct financial interest): kepemilikan saham atau bentuk penyertaan modal lainnya oleh para anggota atau keluarga dekat mereka.
Kepentingan Keuangan Tidak Langsung (indirect financial interest): muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekta, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dan kliennya.



Material atau Tidak Material
Hanya pada kepemilikan tidak langsung sajalah, materialitas mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan pelanggaran atas Peraturan 101 atau tidak. Materiali-tas harus dilihat dalam hubungannya dengan kemakmuran dan pendapatan yang dite-rima seorang anggota secara pribadi.

Berbagai Isu Kepentingan Keuangan yang Saling Terkait
- Para Mantan Praktisi
Dibanyak situasi, interpretasi mengijinkan para mantan rekanan atau mantan peme-gang saham meninggalkan perusahaan karena hal-hal seperti pengunduran diri atau menjual kepemilikan saham mereka yang memiliki keterkaitan dengan klien-klien perusahaan yang merupakan jenis kepemilikan yang melanggar peraturan 101, tanpa mempengaruhi independensi dari perusahaan itu sendiri.
- Prosedur Kredit Normal
Umumnya, tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara sebuah kantor akun-tan publik atau para karyawannya dengan seorang klien audit karena hal itu merupa-kan hubungan finansial.
- Kepentingan Keuangan dari Sanak Keluarga Terdekat
Kepentingan keuangan dari pasangan hidup, anak-anak, atau sanak keluarga yang hidup bersama atau kehidupannya didukung oleh seorang anggota perusahaan umum-nya diperlakukan seolah-olah merupakan kepentingan keuangan dari anggota itu sendiri.
- Bersama-sama Memiliki Hubungan sebagai Penanam Modal atau Penerima Modal dengan Klien
Diasumsikan, sebagai contoh, bahwa seorang rekanan perusahaan memiliki saham pada klien non audit, Perusahaan Jackson. Perusahaan Frank, yang merupakan klien audit, memiliki sejumlah saham pada Perusahaan Jackson pula. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Peraturan 101. Interpretasi 101-8 mengarah kepada situasi dimana klien adalah seorang investor atau yang diinvestasikan untuk non klien dimana kantor akuntan publik memiliki kepentingan kepemilikan.
- Direktur, Pejabat, Manajemen, dan Pegawai Sebuah Perusahaan
Jika seorang akuntan publik merupakan salah satu anggota dari dewan direksi atau seorang pejabat pada sebuah perusahaan klien, maka kemampuannya untuk membuat evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpeng-aruhi. Bahkan jika memegang salah satu dari jabatan tersebut tidak mempengaruhi independensinya sebagai auditor, keterlibatan yang cukup sering dengan manajemen dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, kemungkinan besar akan mempengaruhi cara pandang para pengguna laporan terhadap independen-sinya sebagai auditor.

Litigasi Antara Kantor Akuntan dan Klien
Saat ada tuntutan hukum atau maksud untuk memulai sebuah tuntutan hukum dianta-ra sebuah kantor akuntan publik dan kliennya, kemampuan dari kantor akuntan publik dan klien untuk tetap obyektif dipertanyakan.

Pembukuan dan Jasa Lainnya
Tiga syarat penting yang harus dipenuhi auditor sebelum bisa diterima melakukan pembukuan dan audit untuk klien:
1. Klien harus menerima tanggung jawab penuh laporan keuangan.
2. Akuntan publik tidak boleh menanggung peran karyawan atau manajemen yang melakukan opearsi perusahaan.
3. Akuntan publik, dalam membuat audit laporan keuangan yang disiapkan dari buku dan catatan yang telah dipelihara oleh akuntan publik sepenuhnya atau seba-gian, harus sesuai dengan GAAS.

Audit Internal dan Jasa Audit yang Diperluas
Pada beberapa tahun belakangan ini, banyak kantor akuntan publik telah mulai memberikan audit internal dan jasa audit yang diperluas lainnya. Sebagai contoh, seorang klien manufaktur bisa melibatkan kantor akuntan publiknya untuk melaku-kan sebuah ulasan operasional dari proses produksi perusahaan untuk menentukan apakah produk telah dihasilkan secara efisien.


Fee Yang Belum Dibayar
Di bawah Peraturan 101 dan peraturan dan interpretasinya, independensi dianggap terganggu bila fee yang ditagih atau tidak ditagih tetap belum dibayar untuk jasa profesional yang diberikan lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan.

Peraturan Etika Lainnya
- Integritas dan Obyektifitas: Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa.
- Peraturan 102 – Integritas dan Obyektifitas. Dalam kinerja jasa profesional manapun, seorang anggota yang bisa memelihara obyektifitas dan integritas, akan bebas dari konflik kepentingan, dan tidak akan dengan sengaja membuat kesalahan penyajian fakta atau menyerahkan penilaian kepada orang lain yang posisinya lebih rendah.

Standar Teknis
Peraturan 201 – Standar Umum Seorang anggota harus memenuhi standar dan interpretasi berikut yang dikemukakan oleh badan yang dirancang oleh konsul.
- Kompetensi profesi. Hanya mengerjakan jasa profesi tersebut dimana anggota atau firma anggota secara wajar bisa berharap untuk diselesaikan dengan kompetensi profesi.
- Perhatian profesi. Melakukan perhatian profesi dalam penampilan jasa profesi.
- Perencanaan dan supervisi. Merencanakan dengan cukup dan mengawasi penampilan jasa profesi.
- Data relevan yang cukup. Memperoleh data relevan yang mencukupi sebagai dasar yang wajar untuk kesimpulan atau rekomendasi dalam hubungannya dengan jasa profesi yang dilakukan.

Peraturan 202 – Pemenuhan Standar Seorang anggota yang melakukan audit, telaah, pemenuhan, konsultasi manajemen, pajak, atau jasa profesional lainnya akan meme-nuhi standar yang disebarluaskan oleh badan yang ditujukan oleh Dewan.

Peraturan 203 – Prinsip-prinsip Akuntansi Seorang anggota tidak boleh (1) memberi-kan opini atau menyatakan dengan setuju bahwa laporan keuangan atau data keuang-an lainnya atas entitas yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak menyadari satu modifikasi material yang harus dibuat untuk laporan atau data demikian dengan maksud agar modifikasi itu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum bila laporan atau data demikian berisi penyimpangan dari sebuah prinsip akuntansi yang disebarkan oleh badan yang ditunjuk oleh Konsul untuk membuat prinsip demikian yang secara material memberi pengaruh kepada laporan atau data yang diambil secara keseluruhan. Namun, bila laporan atau data berisi penyimpangan demikian dan anggota bisa memperlihatkan bahwa karena keadaan tidak biasa, laporan keuangan atau data kalau tidak bisa menyesatkan, anggota bisa memenuhi peraturan dengan menjelaskan penyimpangan-nya, perkiraan efeknya. Bila bisa diterapkan, dan alasan mengapa pemenuhan prinsip akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

Peraturan 301 – Informasi Rahasia Klien Seorang anggota dalam praktek umum tidak akan mengungkapkan informasi klien tanpa persetujuan dari klien.

Peraturan ini tidak boleh ditafsirkan (1) untuk membebaskan seseorang anggota dari kewajiban profesionalnya dibawah Peraturan 202 dan 203, (2) dengan cara apapun mempengaruhi kewajiban anggota untuk memenuhi panggilan pengadilan yang dibu-at secara sah dan bisa diterapkan, (3) untuk melarang telaah dari praktek profesional anggota dibawah AICPA atau masyarakat akuntan publik negara bagian atau otorisa-si Dewan Akuntansi, atau (4) menghalangi seorang anggota untuk memulai sebuah keluhan dengan, atau merespon suatu penyelidikan yang dibuat oleh, divisi etika profesional atau dewan pengadilan insitut atau badan investigatif atau indisipliner dari masyarakat akuntan publik negara bagian atau Dewan Akuntansi.

Anggota dari badan yang diidentifikasikan dalam (4) diatas dan anggota yang terlibat dengan praktek profesional menelaah yang diidentifikasikan dalam (3) diatas tidak akan menggunakan keuntungan mereka sendiri atau mengungkapkan informasi raha-sia klien milik anggota manapun yang datang kepada mereka dalam menjalankan aktivitas tersebut. Larangan ini tidak akan membatasi pertukaran informasi para anggota yang berhubungan dengan cara kerja investigatif atau indisipliner yang dijelaskan yang dijelaskan dalam (4) diatas atau telaah prkatek profesional yang dijelaskan dalam (3) diatas.

Kebutuhan atas Kerahasiaan
Selama audit atau jasa sejenis penugasan lainnya, praktisi memperoleh banyak infor-masi yang sifatnya rahasia, termasuk gaji pejabat perusahaan, pembuatan harga produk dan rencana periklanan, dan data biaya produk. Bila auditor membocorkan informasi ini ke pihak luar atau kepada karyawan klien yang tidak mempunyai akses kepada informasi itu, hubungan mereka dengan manajemen bisa sangat tegang, dan dalam kasus ekstrim, klien bisa tercekal.

Pengecualian atas Kerahasiaan
1. Kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis.
2. Panggilan pengadilan;
3. Peer review;
4. Respons kepada divisi etika.

Fee Kontinjen (Contingent Fee)
Untuk membantu akuntan publik mempertahankan obyektifitasnya dalam melaksana-kan audit atau jasa atestasi lainnya, mendasaarkan fee pada hasil penugasan itu dila-rang.

Tindakan yang Bisa Didiskreditkan
1. Retensi dari catatan klien.
2. Diskriminasi dan gangguan dalam praktek karyawan.
3. Standar atas audit pemerintah dan persyaratan badan dan agensi pemerintah.
4. Kelalaian dalam persiapan laporan atau catatan keuangan.
5. Kegagalan mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi, atau agen regulasi lainnya.
6. Permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan publik.
7. Kegagalan memasukkan pajak penghasilan atau pembayaran kewajiban pajak.

Perkiraan dan Permohonan
Peraturan 502 – Periklanan dan Bentuk Permohonan Lainnya. Seorang anggota dalam prkatek publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan atau per-mohonan bentuk lain dalam cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Permohonan dengan penggunaan kekerasan, melampaui batas, atau mengganggu itu terlarang.

Komisi dan Fee Penyerahan
Komisis adalah kompensasi yang dibayarkan untuk merekomendasikan atau menghu-bungi produk atau jasa pihak ketiga untuk klien atau merekomendasikan atau menghubungi produk atau jasa klien kepada pihak ketiga. Pembatasan atas komisi adalah serupa dengan peraturan fee kontinjen. Akuntan publik umumnya dilarang menerima komisi untuk seorang klien yang menerima jasa atestasi dari perusahaan akuntan publik.

Peraturan 503 – Komisi dan Fee Penyerahan
A. Komisi yang dilarang. Seorang anggota dalam praktek tidak boleh merekomendasikan atau menghubungkan klien dengan suatu produk atau jasa demi sebuah komisi, atau merekomendasikan atau menguhubungkan suatu produk atau jasa diberikan oleh klien demi sebuah komisi, saat anggota atau firma anggota juga melakukan untuk klien tersebut:
a) Audit atau telaah laporan keuangan, atau;
b) Pemenuhan laporan keuangan saat anggota menduga, atau dengan wajar men-duga, bahwa pihak ketiga akan menggunakan laporan keuangan itu dan laporan pemenuhan anggota tidak mengungkapkankurangnya independensi;
c) Sebuah ujian dari informasi keuangan prospektif.
Larangan ini diterapkan selama periode dimana anggota berhubungan untuk
melakukan suatu jasa yang disebutkan di atas dan periode tercakup oleh lapor-
an keuangan historis yang terlibat dalam jasa yang disebutkan di atas.

B. Pengungkapan komisi yang diijinkan. Anggota dalam praktek publik yang tidak dilarang oleh peraturan ini untuk melakukan pelayanan untuk atau menerima sebuah komisi dan yang dibayar atau berharap untuk dibayarkan komisi akan mengungkap-kan fakta tersebut kepada orang atau entitas dimana anggota itu merekomendasikan atau menghubungkan sebuah produk atau jasa dimana komisis tersebut berhubungan.

C. Fee Penyerahan. Anggota yang menerima fee penyerahan untuk merekomendasi-kan atau menghubungkan suatu jasa seorang akuntan publik kepada orang atau entitas atau yang membayar fee penyerahan untuk memperoleh seorang klien akan mengung-kapkan penerimaan atau pembayaran demikian untuk klien.

Bentuk dan Nama Organisasi
Kepemilikan perusahaan akuntan publik oleh non-akuntan publik sekarang diijinkan di bawah kondisi berikut:
• Akuntan publik harus memiliki mayoritas kepentingan keuangan perusahaan dan hak pengambilan suara;
• Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab akhir untuk semua atestasi laporan keuangan, kompilasi dan jasa lain yang diberikan oleh perusahaan yang diatur oleh Laporan Standar Audit atau Standar Jasa Akuntansi dan Review;
• Pemilik harus selalu memiliki modal mereka dalam hak mereka sendiri;
• Peraturan berikut diterapkan kepada pemilik non-akuntan publik:
1. Mereka harus secara aktif memberikan jasa kepada klien perusahaan sebagai pekerjaan prinsip mereka;
2. Mereka tidak bisa menyebut diri mereka akuntan publik tetapi bisa menggunakan suatu gelar yang diijinkan oleh hukum negara bagian seperti prinsip-prinsip, pemilik, pejabat, anggota, atau pemegang saham;
3. Mereka tidak bisa mengasumsikan tanggung jawab akhir untuk atestasi laporan keuangan atau penugasan kompilasi;
4. Mereka tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan AICPA tetapi harus memenuhi Kode Etika Profesional AICPA;
5. Pemilik baru non-akuntan publik harus memiliki gelar kesarjanaan. Sejak tahun 2010, mereka juga harus memenuhi persyaratan pendidik-an 150 jam AICPA.
6. Mereka harus memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang terus berlanjut sebagai anggota AICPA.

Penegakan Hukum
- Tindakan oleh Divisi Etika Profesional AICPA
- Tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian






Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut.

Definisi/Pengertian
1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI - KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.
2. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
4. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
5. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.
6. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.
7. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
8. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik.
9. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.
100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS
101. Independensi.
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).
102. Integritas dan Objektivitas.
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.
200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.
201. Standar Umum.
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:
A. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
B. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
C. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
D. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
202. Kepatuhan terhadap Standar.
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.
203. Prinsip-Prinsip Akuntansi.
Anggota KAP tidak diperkenankan:
(1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
(2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.
300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN
301. Informasi Klien yang Rahasia.
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :
(1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
(2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
(3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
(4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.
Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.
302. Fee Profesional.
A. Besaran Fee
Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
B. Fee Kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI
401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
402. Komunikasi antar akuntan publik.
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.
Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN
501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
503. Komisi dan Fee Referal.
A. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
B. Fee Referal (Rujukan).
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.
Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.
504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.
Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.



Source:
Auditing and Verifications Service, 2001, Pearson Education, Inc.
Writers: Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley,


Courtesy:
"http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_Etika_Kompartemen_Akuntan_Publik"


Made By:
1.Seprian Hidayat Amin (Chairman of Group Discussions)
2.Marta Lastiur
3.Singgih Probo

1 comment:

Robertus Bejo said...

Terimkasih atas literatur yang Anda postkan, saya mengutip sebagian untukmelengkapi tugas makalah saya.

Salam kenal