Wednesday, April 11, 2007

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:
1. tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%;
2. tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
3. tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
4. tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
5. tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
6. tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
7. tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
8. tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
9. tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
10. tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%;
11. tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.
Terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/daerah. Saat ini penetapan tarif pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu yang berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak kabupaten/kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 menetapkan tarif pajak paling tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tarif pajak provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ini berbeda dengan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/daerah, tarif untuk tarif pajak untuk kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam .



Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah .
Dasar pengenaan pajak provinsi adalah:
1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Sementara itu, Pajak Kendaraan di Atas Air dikena-kan atas nilai jual kendaraan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Sementara Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.
Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota:
1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.




Penerapan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

2. Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
a. nama, objek, dan subjek pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. masa pajak;
e. penetapan pajak;
f. tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
g. kedaluwarsa penagihan pajak;
h. sanksi administrasi;
i. tanggal mulai berlakunya pajak.



Selain ketentuan pokok di atas, peraturan daerah tentang suatu pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar wajib pajak;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan
c. asas timbal balik. Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dapat diberikan kepada korps diplomatik.

3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Peraturan daerah yang menetapkan jenis pajak daerah harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Termasuk dalam masyarakat, antara lain asosiasi-asosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

4. Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah yang menetapkan pajak daerah disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama lima belas hari setelah ditetapkan. Dalam hal ini peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.



Pemungutan Pajak

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera di bawah ini:
a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak;
b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungutan Pajak Daerah
Dimungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:
a. Pencetakan formulir perpajakan;
b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak;
c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.
Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:
a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
b. Surat Keputusan Pembetulan;
c. Surat Keputusan Keberatan;
d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan diatur dengan kepala daerah.
Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKBKB, atau SKBKBT diatur dengan keputusn kepala daerah.



Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

1. Penyampaian SPTPD
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 ayat 3 menetapkan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri wajib menghitung, membayar, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Berdasarkan ketentuan ini, wajib pajak melaporkan kepada kepala daerah tentang penghitungan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPTPD
Alasan wajib pajak yang sah dan dapat diterima untuk pengajuan perpanjangan jangka waktu memasukkan SPTPD adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak berada di luar negeri dan dapat dibuktikan oleh wajib pajak tersebut;
b. Wajib pajak tersebut meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan se-bagai penaggung renteng atas pajak yang terutang;
c. Adanya sengketa dengan pihak lain yang belum mendapat keputusan pengadilan;
d. Segala kejadian yang menimpa wajib pajak yang berada di luar kekuasaannya (force majeure).

3. Pembetulan SPTPD
Dalam hal pembetulan SPTPD, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, wajib pajak atau penanggung pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Bunga dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggl pembayaran karena pembetulan SPTPD.

4. Sanksi Bila Tidak Menyampaikan SPTPD
SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan di atas. Apabila SPTPD tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentuakn, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yang besarnya ditentukan dalam peraturan daerah.





Surat Ketetapan Pajak

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur ketentuan tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak dengan penetapan sendiri (self assessment) maupun berdasarkan ketetapan kepala daerah. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah akan menerbitkan:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Derah Nihil (SKPDN).

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 9 ayat 1a menetapkan bahwa kepala daerah dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB yang diterbitkan dalam hal terjadi keadaan sebagai-mana di bawah ini:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak daerah yang terutang tidak atau kurang bayar;
b. Apabila SPTDP tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
Contoh:
Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari tahun 2000. Setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban perpajakannya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penetapan pajak yang terutang secara jabatan pada bulan April 2002. Berdasarkan penetapan pajak secara jabatan dihitung bahwa pajak yang terutang adalah Rp160.000.000,00 dan diketahui bahwa pembayaran pajak tahun 2000 yang telah dilakukan oleh wajib pajak adalah Rp100.000.000,00. Berdasarkan hal ini, perhitungan SKPDKB adalah sebagai berikut:

Contoh diambil dari Penjelasan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

- Pajak daerah berdasarkan:
penetapan secara jabatan Rp160.000.000,00
- Pembayaran pajak daerah tahun 2000 Rp100.000.000,00 ( - )

- Pajak kurang dibayar Rp 60.000.000,00
- Sanksi berupa kenaikan:
25% x Rp160.000.000,00 Rp 40.000.000,00 ( + )

- Pajak kurang dibayar Rp100.000.000,00
- Sanksi berupa bunga:
2% x 16 bulan x Rp100.000.000,00 Rp 32.000.000,00 ( + )

- Pajak yang harus dibayar Rp132.000.000,00




2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 9 ayat 1b menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menye-babkan penambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 9 ayat 1c menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan ti-dak ada kredit pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
Undang-Undang Nomor Tahun 1997 Pasal 10 menetapkan bahwa kepala daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; atau
c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



Pembayaran Pajak

1. Pembayaran Pajak
1) Membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya;
2) Membayar pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

2. Jangka Waktu Pembayaran Pajak
Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama tiga puluh hari setelah saat terutangnya pajak.

3. Tempat Pembayaran Pajak
Umumnya dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

4. Angsuran Pembayarn Pajak
Kepala daerah atas permohonan wajib pajak atau penaggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga dua persen per bulan.
Contoh:
Wajib pajak menerima SKPDKB dengan utang pajak sebesar Rp100.000.000,00. Karena mengalami kesulitan likuiliditas, wajib pajak mengajukan permohonan kepada kepala daerah untuk mengangsur pajak yang terutang. Setelah melakukan pemeriksaan kepala daerah menyetujui pembayaran dengan angsuran sebanyak lima kali dengan besar anguran yang sama. Dengan demikian, penghitungan besarnya angsuran ditambah bunga adalah sebagai berikut:

Angsuran Utang Pajak Pokok Angsuran Bunga 2% Jumlah Angsuran
Ke-1 Rp10.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp200.000,00 Rp2.200.000,00
Ke-2 Rp80.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp160.000,00 Rp2.160.000,00
Ke-3 Rp60.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp120.000,00 Rp2.120.000,00
Ke-4 Rp40.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp80.000,00 Rp2.080.000,00
Ke-5 Rp20.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp40.000,00 Rp2.040.000,00

5. Penundaan Pembayaran Pajak
Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permo-honan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.


6. Sanksi atas Kelambatan Pembayaran Pajak
Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh kepala daerah, wajib pajak dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 (dua) persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkannya STPD. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pa-jak diatur dengan keputusan kepala daerah.



Penagihan Pajak

1. Penagihan Pajak
Upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya tepat waktu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang di-persamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Surat teguran atau surat peringat-an atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat:
a. nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak;
b. besarnya utang pajak;
c. perintah unutk membayar;
d. saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 12 menentukan bahwa pajak yang terutang brdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama juru sita pajak;
c. nama yang menerima Surat Paksa; dan
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
a. wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
d. para ahli waris bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oelh juru sita pajak kepada:
a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan, yaitu kantor pemerintahan kelurahan setempat; atau
b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat dijumpai salah seorang seba-gaimana dimaksud poin a.




3. Pelaksana Penagihan Pajak Daerah
Dalam hal penagihan pajak daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah.
Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di bawah ini:
a. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.
b. Menerbitkan surat yang dipergunakan untuk melakukan penagihan pajak, yaitu:
1) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis;
2) Surat Perintah Pebagihan Seketika dan Sekaligus;
3) Surat Paksa;
4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
5) Surat Perintah Penyanderaan;
6) Surat Pencabutan Sita;
7) Pengumuman Lelang;
8) Surat Penentuan Harga Limit;
9) Pembatalan Lelang; dan
10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak, antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian, atau surat permintaan pencegahan.
Juru sita pajak bertugas untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, yaitu:
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
b. memberithukan Surat Paksa, dengan jalan menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa;
c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP); dan
d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Juru sita pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh gubernur.

4. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal:
a. wajib pajak akan meninggalkan daerah tempat dipungutnya pajak tersebut untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. wajib pajak memindahtangankan barang bergerak yang dimiliki atau yang dikuasainya;
c. wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahannya atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah tempat dipungutnya pajak tersebut;
d. pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit;
e. terjadi penyitaan atas barang bergerak dan atau bergerak.
Surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b. besarnya utangnya pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.



Penyitaan dan Pelelangan

1. Penyitaan
Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang tidak dilunasi oleh wajib pajak dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito ber-jangka, tabungan, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan pernyataan modal pada perusahaan lain; serta
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

2. Pelelangan
Pelaksanaan lelang dilakukan dengan ketentuan berikut ini:
a. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung jawab atau penanggung pajak belum mem-peroleh keputusan keberatan.
b. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau pe-nanggung pajak;
c. Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan keputusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
Barang tersebut digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara berikut:
a. Uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk.
b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan.
c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari wajib pajak atau penanggung pajak kepada pejabat.
f. Pernyataan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari wajib pajak penanggung pajak pada pejabat.

3. Hak Mendahulu
Hak mendahulu untuk penagihan pajak melebihi segala hak mendahulu hak lainnya, kecuali:
a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau tidak bergerak;
b. biaya untuk menyelamatkan barang diamksud;
c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan; dan
d. hak lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.



Keberatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 13 wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN); dan
6. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. Pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.

Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Permohonan keberatan diterima seluruhnya apabila berdasarkan pemeriksaan diketahi bahwa seluruh isi permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak beserta data pendukung terbukti benar. Sementara itu, keberatan diterima sebagian apabila hanya sebagian saja dari permohonan keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Permohonan keberatan ditolak apabila ternyata pajak yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemotongan/pemungutan pajak daerah yang dilakukan pihak ketiga sudah benar. Terakhir, keputusan keberatan berupa menambah besarnya pajak terutang diterbitkan apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data yang menunjukkan bahwa besarnya pajak terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak ataupun pemotongan/pemungutan pajak daerah yang dilakukan pihak ketiga lebih kecil daripada yang seharusnya. Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak daerah.



Banding dan Gugatan

1. Banding
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 15 menentukan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkannya oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50%. Jumlah pajak yang termasuk termasuk sanksi administrasi.
Contoh:
Pokok pajak Rp1.000.000,00
Sanksi administrasi (bunga) dua persen per bulan Rp 20.000,00

Pajak terutang Rp1.020.000,00

Apabila mengajukan banding,
wajib pajakterlebih dahulu diwajibkan untuk menyetor sebesar 50% x Rp1.020.000,00 = Rp510.000,00.

2. Gugatan
Pelaksanaan gugatan wajib pajak atau penanggung pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 37. Gugatan yang diajukan oleh wajib pajak adalah atas terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau pemgumuman lelang. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu empat belas hari sejak Surat Paksa, SPMP, atau pengumuman lelang dilaksanakan. Jangka waktu 14 hari hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak diumumkan.



Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 13 mengatur bahwa kepala daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dengan demikian, kepala daerah dapat melakukan dua hal di bawah ini:
1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, jika sanksi tersebut dikenakan karena ke-khilafan wajib pajak dan bukan karena kesalahannya. Apa yang dimaksud dengan kekhilafan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak secara tidak sadar atau lupa dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dala memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Kepala daerah karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Permohonan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurnagna sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan kepala daerah dengan memberikan alasan yang jelas. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan kepala daerah harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. apabila setelah lewat jangka waktu tersebt, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah

1. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 1 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak provinsisebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hasil penerimaan PKB & KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.
b. Hasil penerimaan BBNKN & KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%.
c. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%.
d. Hasil penerimaan PPPABATP diserahkan kepada kabupaten/kota paling sedikit 70%.
Bagian daerah kabupaten/kota yang berasal dari pajak provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi dengan memerhatikan aspek pemerataan dan po-tensi antardaerah kabupaten/kota. Jika hasil penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi terkosentrasi pada sejumlah kecil daerah kabupten/kota, gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 3 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten, baik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maupun yag ditetapkan sendiri dengan peraturan daerah, diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antardesa.






PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

A. Pengertian
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB 7 KAA) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.


B. Dasar Hukum Pemungutan PKB & KAA
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB & KAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB & KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB dan Peraturan Daerah tentang KAA.
4. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PKB & KAA sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB & KAA pada provinsi dimaksud.


C. Pajak Kendaraan Bermotor
Pemungutan PKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Provinsi dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.


D. Objek PKB
Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan; kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya sembilan puluh hari berturut-turut; alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: forklif, buldozer, tracktor, whel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.




Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak di bawah ini:
a. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermtor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga in-ternasional dengan asas timbal balik.
c. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini:
a. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat;
b. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
c. Pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
d. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari;
e. Kendaraan pemadam kebakaran;
f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.


E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB
Subjek pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
Wajib pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.


F. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB
1. Dasar Pengenaan PKB:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Ber-motor yang berlaku; dan
b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:
a. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satuan daya;
b. Penggunaan kendaraan bermotor;
c. Jenis kendaraan bermotor;
d. Merek kendaraan bermotor;
e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
f. Berat total kendaraan dan banyaknya penumpang yang diizinkan; serta
g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan motor tertentu.
Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor:
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak; dan ciri-ciri mesin yang 1.000 cc atau 2.000 cc.
Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien lebih besar dari satu berar-ti kendaraan bermotor tersebut berpengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pence-maran lingkungan, contohnya, seperti di bawah ini:
a. Pada tahun 2002, Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa NJKB mobil Mercedes Benz C.180 automatic tahun pembuatan 2000 adalah sebesar Rp290.000.000,00 dengan bobot sebesar 1,0. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah:
Rp290.000.000,00 x 1,0 = Rp290.000.000,00
b. Pada tahun 2002, Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa NJKB kenda-raan bukan umum jenis truk merek Izusu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 adalah sebesar Rp125.100.000,00 dengan bobot sebesar 1,3. Dengan demikian dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah Rp125.100.000,00 x 1,3 = Rp162.630.000,00

2. Tarif PKB
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB:
a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; dan
c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya.

3. Perhitungan PKB
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)


G. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB
Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar.


H. Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)
Pemungutan pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) di Indonesia saat ini didasar-kan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.


I. Objek PKAA
1. Objek PKAA
a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20m3 atau kurang dari GT 7;
b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

2. Bukan Objek PKAA
a. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
b. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
c. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas ari perintis;
d. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.


J. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKAA
Subjek Pajak PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.


K. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKAA
1. Dasar Pengenaan PKAA
Dasar pengenaan PKAA dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air (NJKAA). NJKAA diperoleh berdasarkan harga pasaran umum di atas air.
Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKAA ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
a. Penggunaan kendaraan di atas air;
b. Jenis kendaraan di atas air;
c. Merek kendaraan di atas air;
d. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
e. Isi kotor kendaraan di atas air;
f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; dan
g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

2. Tarif PKAA
Tarif PKAA berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKAA. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 11 tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).


3. Perhitungan PKAA
Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif x Nilai Jual Kendaraan di Atas Air


L. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKAA
Pada PKAA pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air.
PKAA yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.






BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR

A. Pengertian
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Penyerahan kendaraan bermotor adalah penagihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah (termasuk hibah wasiat dan hadiah), warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.


B. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB&KAA
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang BBKNB & KAA.
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang BBNKB & KAA sebagai atu-ran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB & KA pada provinsi dimaksud.


C. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pemungutan BBNKB saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.


D. Objek BBNKB
1. Objek PNKB
Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
b. Untuk dipedagangkan;
c. Untuk dikeluarkan kembali dari wikayah pabean Indonesia; atau
d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

2. Bukan Objek PNKB
a. Penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyerahan kendaraan bermotor kepada BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek BBNKB.
b. Penyerahan kendaraan bermotor kepada kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengeculian pengenaan BBNKB bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputu-san Menteri Keuangan.
c. Penyerahan kendaraan bermotor kepada subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.


E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB
Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.


F. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan BBNKB
1. Dasar Pengenaan BBNKB
Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. NJKB yang dimaksud adalah nilai jula kendaraan bermotor yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Peghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Tarif BBNKB
Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan.
Peratura Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 17 menentukan tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:
a. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
b. 10% untuk kendaraan bermotor umum; dan
c. 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:
a. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
b. 1% untuk kendaraan bermotor umum; dan
c. 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Perhitugan BBNKB
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor


G. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan BBNKB
Saat BBNKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain, wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB di daerah asalnya berupa syrat ketetapan fiskal antardaerah.


H. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBNKA)
Pemungutan BBNKA didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.


I. Objek BBNKA
1. Objek BBNKA
Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan di atas air. Penguasaan kendaraan di atas air yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan di atas air karena perjanjian sewa beli. Kendaraan di atas air meliputi:
a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20m3 atau kurang dari GT 7;
b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
b. Untuk dipedagangkan;
c. Untuk dikeluarkan kembali dari wikayah pabean Indonesia; atau
d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

2. Bukan Objek BBNKA
a. Penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyerahan kendaraan bermotor kepada BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek BBNKA.
b. Penyerahan kendaraan bermotor kepada kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengeculian pengenaan BBNKA bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputu-san Menteri Keuangan.
c. Penyerahan kendaraan bermotor kepad orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis. Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air perintis adalah kapal yang digunakn untuk pelayanan angkutan perintis.
d. Penyerahan kendaraan bermotor kepada subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.


J. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKA
Subjek Pajak BBNKA adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air.
Waji Pajak BBNKA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.


K. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan BBNKA
1. Dasar Pengenaan BBNKA
Dasar pengenaan pajak BBNKA adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air (NJKAA), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan di Atas Air. Dalam hal ini NJKAA adalah nilai jual kendaraan di atas air yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air. NJKAA ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

2. Tarif BBNKA
Tarif BBNKA berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut BBNKA. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 24 menentukan tarif pajak yang dikenakan adalah:
a. Tarif BBNKA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5%.
b. Tarif BBNKA atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1%.
c. Tarif BBNKA atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.

3. Perhitungan BBNKA
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan di Atas Air


L. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan BBNKA
Pajak yang terutang merupakan BBNKA yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan di atas air.
BBNKA yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan. Hal ini terkait kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan di atas air yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.
















PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalh pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan unutk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air.


B. Dasar Hukum Pemungutan PBBKB
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada provinsi dimaksud.


C. Objek PBBKB
Objek pajak PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBBKB
Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor terbagi dua, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari penyedia bahan bakar ken-daran bermotor, yaitu Pertamina dan atau produsen lainnya, atau orang pribadi atau badan yang memperoleh ataupun membeli bahan bakar kendaraan bermotor melalui lembaga penyalur.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBBKB
1. Dasar Pengenaan PBBKB
Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Nilai Jual adalah harga jual sebelum dikenakan PPN. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tetntang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tanggal 28 Mei 2002 nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual sebelum dikenakan PPN, namun sudah termasuk PBBKB.


2. Tarif PBBKB
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Pasal 31 tarif PBBKB ditetapkan sebesar lima persen dan berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PBBKB. Tarif PBBKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

3. Perhitungan Pajak
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan dua angka dibelakang koma.
Contoh:
Harga jual premium Rp2.400,00 per liter trmasuk PPN dan PBBKB. Pokok PBBKB yang terutang per liter adalah 5% x 100/115 x Rp2.400,00 = Rp104,348; maka dibulatkan menjadi Rp104,35.


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PBBKB
Pada PBBKB, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitugn satu tahun penuh.
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan satu tahun takwim.
PBBKB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung nahan bakar.








PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

A. Pengertian
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaa (PPPABTAP) adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termauk air laut. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untk berbagai macam keperluan.


B. Dasar Hukum Pemungutan PPPABTAP
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PPPABPTAP.
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PPPABTAP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PPPABTAP pada provinsi dimak-sud.


C. Objek PPPABTAP
1. Objek PPPABTAP
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 3 yang menajdi objek PPPABTAP adalah:
a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan.
b. Pemanfaatan air bawah tanah dan tau air permukaan, antar lain pemanfaatan air dalam bidang ketenagalistrikan.
c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

2. Bukan Objek PPPABTAP
a. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek PPPABTAP adalah pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanh dan atau air permukaan yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD.
b. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggrakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dari sumber-sumber air.
c. Pengambilan, pemanfaatan, atau pegambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
d. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
e. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, misalnya pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan, riset atau penelitian, dan sebagainya.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPPABTAP
Subjek Pajak PPPABTAP adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
Wajib Pajak PPPABTAP adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.


E. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
1. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Setiap pegambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, petrnakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan diwatering, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari gubernur.
Permohonan untuk mendapatkan izin pengeboran air bawah tanah harus disampaikan secara tertulis kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau keputusan gubernur.
Izin pemanfaatan air bawah tanah tidak diperlukan apabila pengambilan dilakukan air dilakukan untuk keperluan:
a. Air minum dan atau dasar rumah tangga;
b. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan kepada gubernur; dan
c. Rumah tangga, panti asuhan, dan bangunan sosial.
Izin pemanfaatan air bawah tanah dicabut apabila:
a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan sejak izin dikeluarkan;
b. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan;
c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
d. Pemanfaatan air bawah tanah bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
e. Atas dasar permintaan pemegang izin.



2. Izin Pengambilan Air Permukaan
Setiap pengambilan air permukaan untuk keperluan penyediaan air bersih/air minum, kesehatan, usaha perkotaan dan kawasan permukiman, penyediaan air irigasi untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, pertambangan, ketenagaan, pengapungan, perendaman lalu lintas air, rekreasi, pembuangan air limbah, pembangunan, perubahan atau pembongkaran atas segala bagunan yang dilakukan pada di atas dan di bawah sumber air, harus mendapat izin dari gubernur.
Izin pengambilan air tidak diperlukan tidak diperluakn jika pengambilan air dilakukan untuk kepentingan penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah dengan memberikan laporan penelitian gubernur.
Izin pemanfaatan air bawah tanah dicabut apabila:
a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
b. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan;
c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
d. Atas dasar permintan pemegang izin.


F. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPPABTAP
1. Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan PPPABTAP adalah Niali PerolehanAir (NPA) yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan air dan atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil, atau diambil dan dimanfaatkan, yaitu jumlah volume air yang dihitung dalam satu bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat pengukur lainnya;
e. kualitas air;
f. luas areal tempat pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air,
g. musim pengambilan, yaitu musim kemarau atau musim hujan; serta
h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

2. Tarif PPPABTAP
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 36, tarif PPPABTAP berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PPPABTAP, yang terbagi menjadi dua, yaitu:
a. tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
b. tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).



3. Perhitungan PPPABTAP
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air


G. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPPABTAP
Masa pajak PPPABTAP merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Saat terutang PPPABTAP adalah pada saat pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan, atau diterbitkan SKPD.
PPPABTAP yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat air berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas air permukaan dan ari bawah tanah yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.





PAJAK HOTEL

A. Pengertian
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.
Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui:
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat mnginap/istirahat, memproleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oelh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan hukum dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. bon pembayaran (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retri-busi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tenatng Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Hotel
1. Objek Pajak Hotel
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan berikut ini:
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2. Bukan Objek Pajak Hotel
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak mnyatu dengan hotel;
b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel; dan
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan hukum dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitug atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

2. Tarif Pajak Hotel
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Tarif Pajak Hotel
Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel
Masa Pajak Hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat pajak terutang merupakan Pajak Hotel yang ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau pengina-pan. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi.






PAJAK RESTORAN

A. Pengertian
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
Beberapa terminologi dalam Pajak :
1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bdang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Restoran
1. Objek Pajak Restoran
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran
a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; dan
b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp30.000.000,00 per tahun.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran
Subjek Pajak Restoran adalah orang rpibadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

2. Tarif Pajak Restoran
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Perhitungan Pajak Restoran
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan KepadaKonsumen


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak
Masa Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat Pajak Restoran terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi.
Contoh:
Restoran “X” telah menerima pembayaran dengan tidak menggunakan atau menyerahkan bon penjualan (bill) kepada subjek pajak sebesar Rp3.000.000,00, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan Pajak Restoran berupa:

- Pokok Pajak Restoran = 10% x Rp3.000.000,00 =Rp300.000,00
- Sanksi Denda = 2% x Rp 3.000.000,00 =Rp 60.000,00

- Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar =Rp360.000,00





PAJAK HIBURAN

A. Pengertian
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
Terminologi Pajak Hiburan:
1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau meng-gunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejensnya.
6. Harga tanda masuk, yang masuk disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Hiburan
1. Objek Pajak Hiburan
Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga.
Objek Pajak Hiburan meliputi:
a. Pertunjukan film;
b. Pertunjukan kesenian;
c. Pertunjukan pagelaran;
d. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang selesa musik (musik long), klub ekesekutif (executif club), dan sejenisnya;
e. Permainan biliar dan lainnya;
f. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keping dan sejenisnya;
g. Panti pijat, mandi uap;
h. Pertandingan olahraga;
i. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya; serta
j. Petunjukkan dan keramaian umum lainnya.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan
Yang tidak termasuk penyelenggaraan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Hiburan adalah penyelenggaraa hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelengarakan hiburan.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan
1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

2. Tarif Pajak Hiburan
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Perhitungan Pajak Hiburan
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk Menonton/Menikmati Hiburan.


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan
Masa Pajak Hiburan merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat Pajak Hiburan dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan.





PAJAK REKLAME

A. Pengertian
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Terminologi dalam Pajak Reklame:
1. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, atau-pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang meneyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagina jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenatng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupten/kota yang mengatur Pajak Reklame.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.




C. Objek Pajak Reklame
1. Objek Pajak Reklame
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini:
a. Reklame papan/billboard; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan , tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan se-bagainya baik bersinar maupun yang disinari.
b. Reklame megatron/vdeotron/Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
d. Reklame melekat (striker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggrakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.
e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lambaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantung-kan pada suatu benda lain.
f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawakan oleh orang.
g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
h. Reklame suara, yaitu reklme yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
i. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2. Bukan Objek Pajak Reklame
a. Penyelenggaraan reklame melalui radio, internet, televisi, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; dan
b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang meyelenggrakan reklame.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame
1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
NSR dihitung berdasarkan:
a. besarnya biaya pemasangan reklame;
b. besarnya biaya pemeliharaan reklame;
c. lama pemasangan reklame;
d. nilai strategis lokasi; dan
e. jenis reklame.
NSR dihitung dengan rumus:
Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)
NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
Besarnya NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:
a. biaya pembuatan/konstruksi;
b. biaya pemeliharan;
c. lama pemasangan;
d. jenis reklame
e. luas bidang reklame; dan
f. ketinggian reklame.
Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:
NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (KetinggianReklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).
Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan peman-faatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator: nilai fungsi ruang (NFR), lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP).
Besarnya NSPR dihitung dengan rumus:
NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis.
NSPR = [{Fungsi Ruang (=Bobot x Skor)} + {fungsi Jalan (=Bobot x Skor)} + {Sudut Pandang (=Bobot x Skor)}] x Harga Dasar Nilai Strategis.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
c. reklame yang berbentuk bola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

2. Tarif Pajak Reklame
Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Perhitungan Pajak Reklame
Pajak Reklame = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame
Masa Pajak Reklame merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim dapat dilihat pada contoh di bawah ini:
a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis megatron, vidiotron (dinamics board, video wall); billboard/papan (bando jalan, jembatan penyeberangan orang, papan, neon sign, neon box); reklame berjalan/kendaraan; dan reklame suara/perma-nen.
b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis reklame melekat (template, poster, dan striker), reklame udara/balon, film/slide, dan reklame peragaan (permanen).
c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis baligo dan kain/spanduk/umbul-umbul/banner.
d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu laki penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran/brosur/leatfleat, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).
Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat reklame berlokasi.





PAJAK PENERANGAN JALAN

A. Pengertian
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retri-busi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Penerangan Jalan
1. Objek PPJ
Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota.

2. Bukan Objek PPJ
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan PPJ bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan;
c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPJ
Subjek Pajak PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
Wajib Pajak PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik.


E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPJ
1. Dasar Pengenaan PPJ
a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTLK adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan litrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wila-yah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupa-ti/walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.
Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) dihitung berdasarkan:
a. Besarnya tagihan penggunaan listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN;
b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN; dan
c. Dalam hal ini tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama besar dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

2. Tarif PPJ
Tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Contoh Tarif PPJ di Kota Bandar Lampung:
a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri dengan daya pembangkitnya 500VA (volt ampere) ke bawah sebesar 7%;
b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri dengan daya pembangkitnya 501 VA (volt ampere) ke atas sebesar 9%;
c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 6%;
d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industri dengan daya pembangkitnya di atas 100 K VA (kilo volt ampere) sebesar 10%;
e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri dengan daya pembangkitnya di atas 100 K VA (kilo volt ampere) 6%.

3. Perhitungan PPJ
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik


F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPJ
Masa Pajak PPJ merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun Pajak PPJ adalah jangka waktu lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat pajak PPJ terutang adalah pada saat sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPJ oleh bupati/walikota.
PPJ yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik.







PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. Pengertian
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu:
1. Golongan bahan galian yang strategis (disebut pula sebagai bahan galian golongan A), terdiri dari:
a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
b. Bitumen padat, aspal;
c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
e. Nikel, kobalt; dan
f. Timah.
2. Golongan bahan galian yang vital (disebut pula sebagai bahan galian golongan B), terdiri dari:
a. Besi, mangan, molibden, wolfram, vanadium, titan;
b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
d. Arsin, antimon, bismut;
e. Yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
g. Kriolit, fluorpar, barit; dan
h. Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b (disebut pula sebagai bahan galian golongan C), terdiri dari:
a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu (halite);
b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
d. Batu permata, batu setengah permata;
e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
g. Marmer, batu tulis;
h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada kabupaten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

2. Bukan Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
a. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
b. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.


D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian C.


E. Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) terdiri dari:
a. SIPD Eklorasi;
b. SIPD Eksploitasi;
c. SIPD Pengolahan atau Permintaan;
d. SIPD Penjualan;
e. SIPD Pengangkutan.
Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Koperasi;
d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI dan berkedudukan di Indonesiam, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah kabupaten/kota tempat terdapatnya bahan galian Golongan C yang bersangkutan;
f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, e.
Setiap SIPD hanya diberikan kepada satu jenis bahan galian golongan C dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota.
SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan di bawah ini:
a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati/walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
c. Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota; dan
e. Dibatalkan dengan surat keputusan bupati/walikota untuk kepentingan daerah atau negara.


F. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
Nilai jual adalah hasil pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

2. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C


G. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jngak waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat Pajak terutang dalam masa pajak adalah pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian golongan C.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat pengambilan bahan galian golongan C berada.








PAJAK PARKIR

A. Pengertian
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.
Terminologi pemungutan Pajak Parkir:
1. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menye-lenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran milik pemerintah /swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang yang dipakai untuk menyimpan kenda-raan bermotor yang dipungut bayaran.
7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang ken-daraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.


B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retri-busi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tenatng Pajak Parkir.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Parkir pada kabupa-ten/kota dimaksud.


C. Objek Pajak Parkir
1. Objek Pajak Parkir
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Kalsifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah:
a. Gedung parkir;
b. Pelataran parkir;
c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Bukan Objek Pajak Parkir
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dike-cualikan sebagai objek Pajak Parkir.
b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan; dan
c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh upati/walikota.



D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang.



E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir
1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir
Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaman tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor.
Contoh tarif parkir yang menjadi dasar pengenaan Pajak Parkir di Kota Bandar Lampung adalah sebagaimana tertera di bawah ini:
a. Truk gandengan trailer dan alat besar lainnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp2.500,00 dan untuk selanjutnya Rp1.500,00/jam.
b. Bus, truk, dan selanjutnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp2.000,00 dan untuk selanjutnya Rp1.000,00/jam.
c. Kendaraan angkutan barang jenis box untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp1.500,00 dan untuk selanjutnya Rp700,00/jam.
d. Sedan, jip, mini bus, pick up, dan sejenisnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp1.000,00 dan untuk selanjutnya Rp500,00/jam.
e. Sepeda motor untuk 1 kali parkir 2 jam pertama Rp400,00 dan untuk selanjutnya Rp200,00/jam.

2. Tarif Pajak Parkir
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Perhitungan Pajak Parkir
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk Pemakaian Tempat Parkir



F. Masa Pajak. Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir
Masa Pajak Parkir merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
Tahun Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
Saat Pajak Parkir terutang adalah pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.
Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan berlokasi.




Sources:

1.Siahaan, Marihot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Graphindo Persada

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.


Made By:
1.Seprian Hidayat Amin (Chairman of Group Discussions)

2.Rando Sihotang

3.Raya Maulana

4.Ronald Piliang

5.Yuma Primaesha

6.Marta Lastiur

No comments: